AMBON, SPEKTRUM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja di Kota Ambon, Maluku, Kamis (23/7/2020), setelah kunjungan kerja di Timika, Papua.
Ikut dalam kunjungan tersebut, Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Jhoni Sopriyanto, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, beserta rombongan lainnya.
Dalam lawatan yang dipusatkan di kantor Gubernur Maluku, kedua menteri dan rombongan disambut Gubernur Maluku, Murad Ismail  dan Sekretaris Daerah Pemprov Maluku, Kasrul Selang.
Gubernur Murad Ismail menyambut baik kedatangan kedua menteri era Presiden Joko Widodo itu, dalam menyikapi problem yang sementara terjadi di Indonesia tarmasuk Maluku yakni wabah Covid-19.
Murad mengatakan, kesadaran dalam aspek kesehatan di Maluku jadi prioritas utama dan dapat menormalisir kehidupan masyarakat di Maluku dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ini dibutuhkan disiplin serta kesadaran masyarakat. Selain itu, di Maluku sendiri, akan dilaksanakan pesta demokrasi di empat Kabupaten.
Mentdagri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, Pilkada serentak 9 Desember 2020 adalah pilkada yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19.
“Dalam hal Pandemi Covid-19 yang kita hadapi seperti sekarang membutuhkan vaksinasi. Vaksin saat ini sedang dalam penelitian dan membutuhkan waktu yang begitu lama,”Kata Tito Karnavian
Salah satu momentum yang penting dalam daerah ini, menurut Tito, adalah momentum pilkada. Karena dalam hal pilkada itu sendiri masyarakat bisa mengangkat dan memilih kepala daerah yang profesional.
“Pilkada ini kita mencari pemimpin yang siap, dan mampu dalam bekerja untuk memakmurkan masyarakat, serta bisa mengambil kebijkan dan upaya yang sungguh untuk mengahadapi situasi pandemi Covid-19,” terang Mendagri Tito Karnavian.
Sementara Menkopolhukam, Mahfud MD mengakui, dalam pelaksanaan Penanganan Covid-19, banyak hal dan kebijakan tidak terarah dan berubah ubah oleh pemerintah.
“Ketika pemerintah mau membuat kebijakan disini ada hal dan keganjalan dalam pelaksanaan baru berjalan, justru kebijakan yang di buat pemerintah itu sudah ada keluhan dari masyarakat. Sehingga Presiden RI mengeluarkan PSBB,” Kata Mahfud.
Dalam mengambil kebijakan secara ilmiah, kata Mahfud, bukan Pemerintah RI saja yang keliru, tetapi negara maju di dunia sekalipun juga kewalahan dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi situasi pandemi ini.
“Untuk menghadapi situasi Covid-19 ini, kita melakukan hal untuk mengantisipasinya tidak selalu sama. Info dari WHO juga secara ilmiah Covid-19 bisa tertular melalui udara,” kata Prof. Dr. Mahfud MD.
Di tempat yang sama, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan, yang perlu dipahami dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, banyak pekerja serta pegawai yang di rumahkan. Dan situasi pandemi tidak mengenal siapa dia baik TNI Polri atau pejabat negara sekalipun.
Dalam hal ini, Kata Wakapolri , pihaknya juga menerima berbagai laporan dari Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, seperti bakti sosial serta bantuan yang di bagikan kepada seluruh masyarakat di daerah.
Wakapolri mengatakan di Maluku akan diadakan pilkada serentak di empat kabupaten, Memang pelaksanannya bukan hal baru, karena proses demokrasi ini sudah di jalankan di beberapa kali termasuk pemilihan wakil rakyat atau kepemipinan di Maluku.
Demokrasi itu, kata Wakapolri, adalah hal yang biasa dan harus di jalankan secara massif. Hanya saja perbedaan pelaksanaannya dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19
“Pada kesempatan ini yang perlu kita antisipasi di daerah adalah potensi kerawanan, dan memberikan langkah lawal serta deteksi dini. Penting pencegahan utama itu melalui peran media sosial yang punya dampak dan kerawanan bagi terselenggaranya pilkada. Bila diatasi tentu pilkada dapat terselenggara dengan baik,”Kata Wakapolri.
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono juga mengatakan, keadaan Wilayah NKRI dengan letak geografis, lokasi strategis, sumber daya alam dan demografi (SDM), memiliki 17.500 pulau, luas laut 5,8 juta km2, panjang laut 80.791 km, dan panjang dataran 2.012 juta KM2, tentu banyak tantangan yang dihadapi.
Nono Sampono memetakan, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merajuk dari KTT Asia Timur 13 November 2014 NAY PYI TAW, Myanmar. Wilayah Operasional “US INDO-PASIFIC COMMAND”. Pangakalan Militer Amerika di subic dan clark Filipina ditutup dan pindah ke selatan (Samudra Hindia). Singapura menjadi Logistic dan maintenance base bagi USINDOPACOM.
“NKRI ini saya mengumpamakan sebagai salah satu perahu besar atau kapal besar, yang dalam melaksanakan pelayaran diterpa angin dan ombak besar., dalam hal ini Indonesia mampu melalu ruang dan waktu serta melewati berbagai permaslahan bangsa ini,”Ujarnya.
Sebagai anak bangsa penerus cita cita para founding fathers, lanjut dia, sekarang ini harus melewati dan menyempurnakannya. Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Karnea Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, budaya dannlain lain, serta mempunyai potensi laut dan darat dan sebagai negara kepulauan.
“Kita hidup tidak dalam ruang hampa. Disini saya mau menjelaskan, wilayah operasionalisasi di dunia serta perubahan jalur logistik yang di lakukan dari negara lain terutama negara Cina dengan tidak sebagaimana mestinya.
China – Myanmar menjadi Economic Coridor,” tambah Nono Sampono.
Sementara itur Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dalam sambutannya fokus kepada pendisiplinan protokol kesehatan guna mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari ancaman wabah Covid-19.
“Tujuan kami datang disini bersama pak Menkopolhukam dan Mendagri untum menormalisir kehidupan masyarakat di daerah terutama masyarakat di Provinsi Maluku dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Dan Kami di pusat juga melihat ada perkembangan dalam menuntaskan pandemi Covid-19 di Maluku,” kata Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto
Menurutnya, para petugas atau tenaga medis, sudah melakukan sosialisasi bagi masyarakat di daerah masing masing dan masyarakat dapat memahami, serta disiplin dalam melaksanakan kewajiban untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19.
“Saya mau sampaikan yang kita hadapi di negara kita ini adalah hal yang baru dalam kehidupan kita semua. Untuk itu saya meminta ada kesadaran dari masyarakat deki kebaikan kita semua,” anjur Letjen TNI Joni Supriyanto. (S-07)
