–Kadis Dikbud Maluku Harus Inovatif
AMBON, SPEKTRUM – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang Ambon, Kamis, (05/03/2020) mengatakan, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayàn (Dikbud) Provinsi Maluku, harus punya inovasi dalam upaya peningkatan mutu, kualitas dan sertifikasi tenaga kependidikan.
Samson Fakta mengejutkan ditemukan Komisi IV saat lakukan fungsi pengawasan di sejumlah kabuoaten di Maluku.
“Dari hasil pertemuan serta dialog dengan tenaga kependidikan di SMA/SMK ternyata pengelolaan SMA/SMK makin amburadul setelah dipindahkan dari kabupaten ke Provinsi.
“Pengakuan stakeholder pendidikan ternyata pengakuan mereka setelah tiga tahun berjalan pengelolaan SMA/SMK di Provinsi makin buruk ketimbang masih di Kabupaten dan kota,” katanya.
Sewaktu masih di kabupaten dan kota, pengelolaannya masih baik, kesejahteraan guru masih diperhatikan dengan baik, namun setelah dialihkan ke Provinsi Maluku bukannya makin baik namun makin buruk.
“Hal-hal utama yang bisa dilakukan Dinas Pendidikan, misalnya mengurus administrasi berkala guru sebesar Rp 150 ribu namun untuk mengurusnya, guru harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 3 hingga Rp 5 juta lantaran yang bersangkutan harus ke Ambon,” kata Samson prihatin.
Data base sekolah, sarana dan prasarana tambah Atapary harus dibicarakan, agar ada kebijakan Dinas Pendidikan mempermudah pengurusan administrasi.
“Kalau ada data base lengkap dan baik maka dinas hanya memerlukan pembuatan aplikasi online, maka akan ketahuan, guru mana yang mengalami kenaikan berkala, naik pangkat dan lainnya. Aplikasi akan mengingatkan mereka dan tunjangan berkala bisa langsung ditransfer ke rekening guru tersebut,” terangnya.
Sehingga, guru tidak perlu bawa berkas bertumpuk ke Dinas Pendidikan di Ambon yang memerlukan anggaran jutaan rupiah. Atapary mengaku iba dengan kondisi guru yang di daerah MTB, ARU, MBD dan lainnya sangat kerepotan.
“Gaji sudah kecil baik honor maupun kontrak belum ada satupun sistem yang dibuat untuk permudah, akhirnya konsentrasi terbagi, mau mengajar atau mengurus administrasi. Ini yang mau dibicarakan, kendala apa yang dihadapi sehingga tidak ada satupun terobosan untuk mensejahterakan guru dan membuat sistem pendidikan ini makin sederhana dan mudah. Kita akan bicarakan dan tuntaskan pada tahun ini sehingga keluhan guru-guru tidak muncul lagi karena ini sangat berdampak terhadap dunia pendidikan,” katanya.
Belum lagi temuan di MBD yang tidak ada guru namun tidak diurus Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Dia mencurigai data tentang permasalahan ini tidak ada.
“Jangan-jangan data ini juga tidak ada. Ini yang akan dibedah dan diselesaikan satu demi satu sehingga target Gubernur dan Wakil untuk lima tahun mendatang serta IPM semakin meningkat bisa terwujud,” harapnya. (S-16)
