AMBON, SPEKTRUM – Setelah terpuruk sekitar dua tahun, Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya akhirnya menunjukkan performanya yang semakin sehat. Kondisi PD Panca Karya mulai membaik ditunjukan dengan disetornya PAD untuk Pemprov Maluku senilai Rp 1.000.000.000.
Setelah menjadi beban daerah karena memiliki hutang “warisan/legacy” manajemen sebelumnya, terhitung sejak Januari 2020, PD Panca Karya akan rutin memberi pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku.
Dirut PD. Panca Karya, Rusdy Ambon kepada wartawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan transfer Rp1.000.000.000 melalui Bank Mandiri Cabang Ambon ke PT. Bank Maluku dan Maluku Utara, sebagai tanggung jawab BUMD milik Pemprov Maluku.
“Kami berupaya membenahi PD. Panca Karya, terutama manajemen maupun unit usahanya, saat ini P. Panca Karya telah menyetor PAD ke Pemprov Maluku, setelah beberapa tahun mengalami defisit karena krisis keuangan,” kata Rusdy kepada wartawan di Ambon, Rabu (29/01/2020).
Rusdy mengatakan, bukti setoran PAD tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Plt Sekda Maluku, Kepala BPKAS, dan Kepala Dispenda Maluku. “Ini adalah bagian dari mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku ini menurutkan, pihaknya mulai berkontribusi bagi PAD setelah berhasil melunasi hutang.
Diantaranya, gadai sertifikat lahan kantor di BNI 46 Ambon sebesar Rp1,5 miliar, hutang BBM dari PT. Sumber Rejeki dan biaya doking kapal motor penyeberangan (KMP) dengan total Rp2 miliar lebih.
Rusdy berujar, pembayaran utang terkait gadai sertifikat maupun lainnya itu merupakan terobosan dalam membenahi unit usaha milik PD Panca Karya, antara lain dari operasional kapal motor penyeberangan (KMP), HPH, Trans Amboina, dan unit usaha lainnya. Dia juga berencana akan membuka sektor pariwisata melalui pelayaran KMP Roro 1500 JT bantuan dari Pemerintah Pusat, untuk melayari Ambon-Banda-Tual, pulang pergi.
“Mudah-mudahan setelah ini, performa perusahaan Panca Karya semakin baik, dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi daerah,” harapnya.
Rusdy mengklaim, masalah melilit PD Panca Karya, disebabkan oleh manajemen yang buruk, sarana dan prasarana kantor yang sudah bocor dan tidak layak, kantor sering mengalami banjir, SDM terbatas, dan kurangnya inovasi dalam berbisnis.
Ia berjanji untuk terus membenahi manajemen perusahaan. Setelah menyelesaikan hutang perusahaan dan sudah bisa menyumbang bagi PAD.
Rusdy berobsesi memperbaiki performa perusahaan dengan membangun kantor berlantai dua, termasuk menyertakan staf untuk mengikuti Diklat maupun Bimtek terkait dengan inovasi berbisnis.
“Kami telah menghitung biaya operasional PD Panca Karya mencapai Rp900 juta setiap bulan. Ini bisa dibayar dari operasional KMP Tanjung Kuako yang melayari trayek penyeberangan Hunimua-Waipirit,” katanya. (S-16)
