Pos anggaran apa yang dipakai Wali Kota, Pimpinan DPRD Kota Ambon dan pimpinan SKPD ke luar negeri? Ini belum dijelaskan secara transparan oleh Pemkot ke publik kota Ambon.
AMBON, SPEKTRUM – Publik Kota Ambon menolak Wali Kota Ambon membawa rombongan ke luar negeri. Namun kritikan publik tak ampuh. Di penghujung 2019 ini, agenda melancong ke luar negeri tetap dilakoni Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, dan Pimpinan DPRD Kota Ambon serta pimpinan SKPD lingkup Pemkot Ambon.
Sementara di sisi lain, keuangan Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) Ambon mengalami defisit. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, Wali Kota Ambon, tetap bersikeras memboyong rombongan untuk menyambangi negeri Belanda.
Informasi yang dihimpun Spektrum menuturkan, tour ke Negeri Kincir Angin (Belanda), untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan Wakil Rakyat beserta pejabat dan pegawai lingkup Pemkot Ambon.
Dalil melancong ke luar negeri kali ini, adalah perjalanan dinas, dengan alasan untuk melanjutkan MoU hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dan Kota Vlissingen Belanda.
Rombongan Wali Kota Ambon ke Belanda itu dibagi dalam dua gelombang. Keberangkatan pertama dan kedua itu dalam hari atau waktu yang berbeda. Wali Kota juga tak lupa membawa istri dan anak-anaknya.
Para pejabat dan wakil rakyat yang ikut Wali Kota Ambon ke negeri Kincir Angin tersebut antara lain dr. Wendy Pelupessy, dr. Deny Siegers, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Hukum Jhon Slarmanat, Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisutta, Rustam Latupono Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, dan sejumlah pegawai Pemkot Ambon. Ada pula “penggembira” yang dibawa Walikota ke Belanda termasuk wartawan satu diantaranya berinisial PM.
Sering dikritik publik, pejabat Pemerintah Kota atau Pemkot, dan anggota DPRD Kota Ambon belum juga sadar. Agenda tour alias baronda ke Luar Negeri (LN), menguras keuangan daerah, justru tidak memupus hasrat mereka jalan jalan ke luar negeri.
Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Kemasyarakatan DPD Pospera Maluku, Krestian Sea menilai, keterlibatan DPRD Kota Ambon dalam rombongan Walikota Ambon ke Belanda, untuk menutupi kejahatan Pemkot.
“Pelibatan unsur Pimpinan DPRD Kota Ambon berangkat bareng walikota Ambon, hemat saya, ini untuk menutupi kejahatan pihak Pemkot Ambon saja. Kami harap pihak Kejaksaan atau Kepolisian di daerah ini agar menelusuri, apakah ada kerugian negara atau tidak. Jika agenda ini menggunakan APBD patut dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Krestian Sea, saat dimintai komentarnya oleh Spektrum, Minggu, (8/12/2019).
Krestian Sea menegaskan, keberangkatan Walikota, pimpinan DPRD Kota Ambon beserta pimpinan SKPD lingkup Pemkot juga ada penggembira dalam rombongan itu. Ini adalah agenda menguras keuangan daerah ataua negara.
Dia curiga, ini agenda dadakan alias tiba masa tiba akal. “Bisa jadi, karena sudah mau tutup tahun anggaran pejabat pemkot dan pimpinan DPRD Kota Ambon beserta pimpinan SKPD Pemkot Ambon menghabiskan APBD tahun 2019, untuk jalan-jalan keluar negeri. Teken MoU lanjutan antara Pemkot Ambon dan Pemerintah Kota Vlissingen Belanda, kok harus pakai rombongan dan kelaurga?” sentilnya.
Ia menilai, rajinnya Walikota Ambon dan Pimpinan DPRD serta pimpinan SKPD Pemkot Ambon ke luar negeri, merupakan sikap apatis terhadap rakyat, dan sebaliknya menghamburkan uang daerah atau negara.
“Suasana Kota Ambon dan sekitarnya masih dilanda duka. Bencana gempabumi butuh pemulihan. Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon, wajib taggap. Bukan mementingkan agenda ke luar negeri melebihi tanggungjawab kepada rakyat kota Ambon,” kritiknya.
Perjalanan dinas ke luar negeri oleh pejabat Pemkot dan pimpinan DPRD Kota Ambon beserta pimpinan SKPD, merupakan langkah yang tidak beretika. Alasannya, sementara ini anggaran Kota Ambon mengalami defisit.
“Lalu Walikota dan rombongan yang ke Belanda mereka pakai uang apa? seharusnya, Pemkot membenahi seluruh manajemen keuangannya, bukan sebaliknya menguras anggaran,” tegasnya.
Dia menyarankan, Pemkot dan pimpinan DPRD Kota Ambon beserta pimpinan SKPD Pemkot lebih mementingkan tanggungjawab kepada rakyat. Ada baiknya, agenda jalan jalan ke Belanda, dialihkan untuk kepentingan rakyat.
“Sudah berapa BPJS dan sektor pendidikan ditangani oleh Pemkot Ambon? lebih prioritas selesaikan dua masalah tersebut. Bukan sibuk pakai anggaran daerah untuk melancong ke luar negeri, sementara rakyat di kota Ambon masih butuh pembangunan,” pungkasnya.
Diketahui, APBD Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp.1,2 Triliun. Entah penggunaannya seperti apa, di lapangan justru ditengarai kota Ambon mengalami defisit keuangan berkisar Rp60 miliar, bahkan mencapai ratusan miliar.
Walikota Richard Louhenapessy dan rombongan pernah ke Palestina, sempat mampir juga di Belanda. Tahun 2018 lalu, dua kali Richard dan rombongan berkunjung ke Belanda.
Awal 2019, istri Walikota juga membawa rombongan ke luar negeri kurang lebih ada 24 orang. Mereka menyambangi Hongkong dan China. Tour istri Wali Kota dan rombongan ke Hongkong dan Cina, dengan dalil program PKK Kota Ambon.
Sebelumnya DPRD Kota Ambon Elly Toisutta mengatakan, agenda ke Belanda bukan semata-mata kepentingan pribadi. Ada hubungan Kota Ambon dan Kota Vlissingen, yang telah berjalan bertahun-tahun.
Alasannya, dengan regulasi baru, Mendagri mengingatkan jika ada kerjasama sister city dengan negara-negara lain, harus dibuat MoU yang baru.
“Pemerintah Kota Ambon ke Belanda untuk membuat MoU baru dengan Kota Vlissingen di bidang Kesehatan,” kata Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta, menjawab Spektrum via ponselnya, Jumat, (06/12/2019).
Dia mengklaim, dari agenda ke luar negeri setiap tahun warga Kota sudah menikmati hasilnya. Misalnya, kata dia, operasi bibir sumbing, operasi katarak, operasi jantung.
Menurutnya, tindakan kesehatan yang dibuat oleh Kota Vlissingen dengan Kota Ambon sangat mendukung pelaksanaan operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi mata, dan operasi jantung.
Soal keuangan Pemkot defisit, Ketua DPRD Kota Ambon ini justru membantah. “Siapa yang bilang defisit? Tidak ada defisit,” klaim Elly Toisutta membela Pemkot Ambon.
Bila defisit, kata dia, berarti tidak ada pembangunan yang terselesaikan. Klaim ini berdasarkan APBD tahun 2020 dimana sudah diketuk DPRD.
“Kalau orang bilang defisit tidak betul. Defisit itu ada dua, yakni defisit terbuka dan defisit tertutup. Kalau terbuka itu sudah tidak bisa lagi ditutupi dari sisi manapun. Tapi kalau dari defisit tertutup bisa ditutupi dengan pembiayaan lain,” katanya. (S-06/S-07/S-14)
