SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – DPRD Kota Ambon memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pendidikan menyangkut pembatasan akses internet kepada siswa SD, SMP dan juga PAUD.
Anggota Komisi II, Taha Abubakar menilai, kebijakan pembatasan gawai sangat penting untuk meningkatkan fokus belajar siswa, serta mencegah dampak negatif dari penggunaan gadget atau ponsel secara berlebihan.
Menurutnya, gadget sering kali menjadi sumber distraksi bagi peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
“Itu tujuannya baik, supaya siswa lebih fokus dan aktif berinteraksi serta tidak bergantung pada gawai,”ungkap Taha, Senin (12/1/2026).
Sejauh ini, anak-anak selalu dimanjakan dengan ponsel disaat guru memberikan tugas. Hal itu dikarenakan penyelesaian tugas lebih mudah melalui google. Padahal justru hal itu membuat anak malas berfikir.
“Ini yang membuat anak-anak malas bergikir, karena mengharapkan jawaban dari internet,”ujarnya.
Taha mengaku akan mengawasi hal tersebut dan meminta pihak sekolah, agar apa yang diinstruksikan oleh pemerintah terkait pembatasan terhadap siswa itu menjadi perhatian serius.
“Ini penting, agar keinginan maupun tujuan dari pembatasan itu benar-benar terwujud. Itu bagian dari menjaga anak-anak kita dari hal-hal negatif,”katanya.
Dia juga meminta agar orang tua murid memberikan perhatian serius dan senantiasa mengawasi anak-anak dalam menggunakan ponsel.
“Orang tua punya peran penting, mari kita terus mengawasi jangan sampai anak-anak kita terpengaruh hal-hal negatif dari ponsel,”ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Ambon resmi membatasi penggunaan ponsel oleh siswa di sekolah. Pembatasan itu tertuang dalam surat edaran nomor : 420/1580/DINDIK tentang pembatadan penggunaan handphone bagi murid jenjang SMP, SD, dan PAUD di Kota Ambon.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso mengatakan, pembatasan penggunaan ponsel dilakulan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas publik, prestasi belajar, peningkatan literasi dan numerasi, kedisiplinan murid dan dampak negatif akibat perkembangan teknologi informasi dilingkungan satuan pendidikan.
“Di negara lain seperti di Prancis, Australia, dan negara lainnya juga sudah menerapkan kebijakan tersebut. Tujuannya baik, karena untuk mengoptimalisasi pembelajaran di sekolah,”ujar Tasso, Rabu pekan kemarin. (RED)
