AMBON, SPEKTRUM – DPRD Maluku terus mendorong pembangunan di daerah 3 T misalnya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Misalnya pembangunan sarana transportasi yakni Bandar Udara Tepa juga pembangunan embung guna mengantisipasi musim kemarau serta kematian kerbau khas MBD.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin (19/10), menjelaskan jika pembangunan Bandar Udara yang berada di daerah perbatasan ini belum bisa dilaksanakan, dikarenakan dokumen persyaratan belum lengkap.
“Untuk Bandara Tepa, saya sudah koordinasikan dengan pusat, Bandara Tepa masih kurang beberapa dokumen pendukung,” ujarnya.
Malawat menjelaskan, dokumen yang perlu disiapkan terkait kajian topografi, kajian tanah, serta dokumen pendukung lainnya. Jika semua dokumen itu dipenuhi, maka menurutnya baru bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penetapan lokasi.
“Jadi itu dilengkapi baru dilanjutkan dengan penetapan lokasi, serta tahap-tahap selanjutnya,”pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku sementara mendesain pembangunan 52 embung, guna membantu daerah-daerah yang dikategorikan krisis air. Seperti Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar.
“Untuk pembangunan embung kita prioritaskan untuk dua daerah itu,”ujar Kepala Dinas PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy, kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin, (19/10).
Menurut Marasabessy, untuk air bersih target Dinas PUPR mencapai 5000 kubik/tahun. Namun harus didukung dengan cakupan air bersih dan air baku. “Kalau daerah seperti pulau terluar mestinya ada sumber air, tapi kalau disana kurang maka dibangun embung,” timpal dia.
Untuk pembangunan embung, menurutnya membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga telah dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Maluku. “Kewenangan ini bisa dilintasi,”cetusnya.
Untuk itu, pihaknya akan membuat desain, dan akan dibangun 1 atau 2 embung, sisanya ditangani BWS Maluku. “Jadi kita bersama-sama agar program bersinergi,”pungkasnya. (S-16)
