29.9 C
Ambon City
Rabu, 17 April 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BPH Migas-DPR RI Jawab Kendala Masyarakat Aru

DOBO, SPEKTRUM – Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru serasa belum menikmati hasil kemerdekaan secara optimal. Banyak kendala menghantui sendi-sendi kehidupan warga.

Kehadiran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersinergi dengan DPR RI hadir, kiranya bisa menjawab sebagian kendala masyarakat di kabupaten itu.

Kegiatan sinergi kedua lembaga dimaksud, dengan menghadirkan masyarakat nelayan serta melibatkan Pemkab Kepulauan Aru, digelar di hotel APEX, Rabu (14/6/2023) di Dobo.

Kesempatan itu, Koordinator Humas BPH Migas, Arid Riza Abadi memberi pemahaman dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab BPH Migas kepada masyarakat, demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru di Sektor Migas. Pasalnya, di kabupaten ini kendalanya, BBM sering menjadi masalah.

“Dengan kehadiran kami pihak BPH Migas di Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, dan apa kendalanya di Kabupaten Kepulauan Aru. Terutama terkait dengan pengelolaan hilir minyak dan gas di kabupaten ini. Kehadiran bapak-ibu masyarakat Aru dalam kegiatan ini karena berhak mengkonsumsi BBM,” katanya.
Dia menambahkan, terkait dengan subsidi BBM untuk Wilayah Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Aru sangatlah terbatas, untuk itu kehadiran BPH Migas di Aru adalah selain mengawasi penyaluran Migas agar tepat sasaran. Selain itu juga, ingin melihat langsung berbagai kendala yang terjadi di Aru.

“BPH Migas hadir di sini, selain untuk mengawasi penyaluran Migas agar tepat sasaran, kami juga ingin melihat kendala apa di daerah untuk kemudian menjadi bagian dari persamaan regulasi, baik di kota maupun di daerah,” jelas Abadi.

Lantaran itu, Anggota DPR-RI Komisi VII Mercy Christie Barends meminta kepada BPH Migas agar dapat memberikan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Sama-sama kita tahu, BBM ini merupakan nafas kehidupan bagi masyarakat. Segala bentuk pekerjaan masyarakat sangat membutuhkan BBM. Untuk itu kami harap pihak BPH Migas dapat memberikan tambahan kuota BBM khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Aru,” pinta Barends.

Suatu daerah apabila ekonominya mengalami lompatan yang tinggi dan cepat, tambah Mercy Barends, maka harus memiliki ketahanan pangan dan ketahanan energi. Pasalnya, kedua hal tersebut dapat terpenuhi dan dikelola dengan baik, maka segala sesuatu akan berjalan juga dengan baik.

Bahkan di lain pihak, dirinya sangat bersyukur, karena program terkait Interconnecting listrik di wilayah Maluku khususnya Kabupaten Kepulauan Aru telah direalisasikan.

“Ini sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan begitu baik. Program terkait Interconnecting listrik di wilayah Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Aru, sudah dapat direalisasikan, yaitu untuk Kecamatan Aru Selatan Utara dan Kecamatan Aru Tengah.

Hal yang sama juga akan direalisasikan pada beberapa kecamatan lainnya, karena mesin-mesin sudah turun dan siap digunakan,” tutur Mercy.

Pihak DPRD Aru harus serius melihat masalah masyarakat yang belum dialiri listrik, lantaran Barends melihat untuk Kecamatan Aru Utara yang belum mendapat program listrik. Pihak DPRD Aru dapat melihat hal tersebut dan selalu membangun koordinasi dengan Camat setempat, sehingga hal-hal teknis yang masih terkendala dapat diselesaikan. Masyarakat di Kecamatan Aru Utara harus juga dapat menikmati dan menggunakan aliran listrik sama seperti kecamatan-kecamatan lainnya.
“Untuk itu saya berharap anggota DPRD Aru dapat melihat hal tersebut dan koordinasikan dengan Camat sehingga hal-hal teknis yang masih terkendala dapat diselesaikan.

Masyarakat kami di Kecamatan Aru Utara juga harus bisa menggunakan listrik,” tandas Barends, sembari berharap adanya saran masukan masyarakat, khususnya soal kondisi masyarakat di desa-desa di Kabupaten Aru ini.
Sementara Bupati Aru, dr. Johan Gonga yang diwakili Staf Ahli, Jefry Tabela menyampaikan, Pemkab Aru menyambut baik kegiatan Sinergi antara BPH Migas dan Komisi VII DPR-RI di Kabupaten Kepulauan Aru ini.

“Pemerintah Daerah menyambut baik kegiatan ini. Sebagai wujud nyata sinegritas dan komitmen bersama antara DPR RI, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga Region Maluku-Maluku Utara dan Pemerintah dalam rangka efektifitas, transparansi dan kesesuaian kebutuhan serta kepentingan masyarakat, juga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru,” katanya.

Disampaikan, untuk mewujudkan semua itu, perlu membangun sinergitas antara DPR RI dan BPH Migas dalam menjaga stabilitas dan pengelolaan sektor energi di Indonesia.

“Sebagai representasi dari DPR-RI, Ibu Mercy Chriesty Barends mewakili rakyat dan bertanggung jawab membuat UU. Sementara itu, BPH Migas adalah Badan regulasi yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan hilir minyak dan gas bumi,” akuinya menambahkan, pengawasan ini tentu sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas kebijakan energi.

Dikatakan, sinergitas ini untuk mencapai kesepahaman dan sinkronisasi kebijakan legislatif dan regulasi dikeluarkan BPH Migas. “Ini penting untuk memastikan adanya konsistensi dan keselarasan antara peraturan yang ada dengan tujuan pengembangan sektor energi yang berkelanjutan,” katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan DPR RI yang membidangi BPH Migas telah terwujud. Kabupaten Kepulauan Aru, telah memiliki 1 SPBU Reguler, 1 SPBU Nelayan, 11 SPBU Kompak yang tersebar di kecamatan. Ada 2 (dua) SPBU Kompak dalam proses pengurusan administrasi dan pembangunan sarana yang diharapkan sudah dapat beroperasi di tahun 2024.

“Perlu saya sampaikan ini bahwa hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan DPR RI yang membidangi BPH Migas yakni ibu Mercy Chriesty Barends, maka upaya itu telah terwujud dengan hasil Sinergitas Pemerintah Daerah, BPH Migas dan PT. Pertamina. Kabupaten Kepulauan Aru, kini telah memiliki 1 SPBU Reguler, 1 SPBU Nelayan, 11 SPBU Kompak yang tersebar di kecamatan dan 2 SPBU Kompak dalam proses pengurusan administrasi dan pembangunan Sarana yang diharapkan sudah dapat beroperasi di Tahun 2024,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dalam hal ini ibu Mercy Chriesty Barends dan pihak BPH Migas RI yang terus memberi perhatian kepada kami masyarakat di Kepulauan Aru, yang merupakan wilayah kepulauan yang sangat membutuhkan BBM, khususnya bahan bakar alat transportasi dan penggunaan lainnya yang menunjang perekonomian masyarakat di Aru.

“Semua capaian ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat di Maluku, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Kita harus sama-sama membangun kabupaten tercinta ini,” akuinya. (HS05)

Berita Terkait

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles