SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Pemerintah daerah diminta tidak menganggap remeh ancaman kemarau di Maluku. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan mulai munculnya kebakaran lahan menjadi sinyal agar langkah mitigasi dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi krisis.
Anggota DPRD Maluku Amiruddin mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota harus bergerak lebih cepat menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
“Hampir semua daerah mulai mengalami kekeringan. Kebakaran juga sudah mulai terjadi. Pemerintah harus memiliki langkah cepat agar api tidak meluas, terutama sampai masuk ke kawasan hutan lindung,” kata Amiruddin kepada Media ini, Kamis (20/08/2026).
Menurutnya, pemerintah harus menjadikan ketersediaan air bersih sebagai prioritas. Masyarakat yang mulai menghadapi kesulitan memperoleh air membutuhkan intervensi pemerintah agar persoalan tersebut tidak semakin membebani kehidupan mereka.
“Ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai masyarakat yang sudah menghadapi tekanan ekonomi masih harus dibebani lagi dengan kesulitan memperoleh air,” ujarnya.
Amiruddin mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama pemerintah daerah menyiapkan skema penanganan darurat, termasuk pompa air dan distribusi air bersih ke wilayah yang mulai mengalami kekeringan.
Politisi PAN itu juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera menginstruksikan seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino.
“Seluruh kepala daerah harus bergerak lebih awal. Jangan menunggu kondisi semakin parah baru melakukan penanganan. Langkah antisipasi jauh lebih penting agar dampak kemarau panjang bisa diminimalkan,” tegasnya.
Kekhawatiran DPRD tersebut diperkuat peringatan BMKG melalui Stasiun Klimatologi Kelas III Maluku. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III Maluku, Makhfu Hidayat, menyampaikan seluruh wilayah Maluku kini telah memasuki musim kemarau.
El Nino yang berada pada kategori kuat diperkirakan masih meningkat hingga kategori sangat kuat pada 2026. BMKG mencatat anomali suhu muka laut wilayah Nino 3.4 periode Mei-Juli 2026 mencapai 1,59.
Sementara Dipole Mode Index (DMI) diproyeksikan bergerak menuju fase positif pada September hingga Desember 2026. Kondisi tersebut diperkirakan turut menekan curah hujan di sebagian besar wilayah Maluku.
Salah satu indikator kekeringan terlihat dari hari tanpa hujan (HTH). Durasi terpanjang tercatat di Stasiun Meteorologi Kuffar Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mencapai 53 hari.
Curah hujan Juli 2026 juga tercatat rendah, berkisar 0-100 milimeter per bulan dengan sifat hujan didominasi di bawah normal. Kondisi serupa diperkirakan masih berlangsung hingga November, sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada September.
BMKG meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi, termasuk pengelolaan cadangan air, penyesuaian pola tanam, pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pemanfaatan informasi cuaca bagi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai langkah antisipasi tidak bisa lagi ditunda. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat tetap memperoleh air bersih sekaligus mencegah kekeringan dan kebakaran meluas. (RED)
Tinggalkan Balasan