AMBON, SPEKTRUM – Ketua DPW PAN Maluku, Wahid Laitupa telah menabuh genderang perang siap melawan PDI Perjuangan. Sayangnya, gendering perang yang ditabuh Laitupa disambut dingin Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary.
Alih-alih terpancing, Atapary malah menyebut Laitupa tidak dewasa berpolitik.
Pernyataan perang PAN terhadap PDI Perjuangan tersebut muncul setelah Atapary membongkar adanya pertanggungjawaban Kwarda Maluku soal penggunaan dana hibah Rp 2,5 miliar sementara berdasarkan informasi pengurus Kwarda Pramuka Maluku, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.
Pernyataan Wahid tentang perang melawan PDI Perjuangan sangat disesali Atapary, lantaran dalam pernyataannya kepada wartawan, tidak pernah mengungkapkan atau menyinggung partai tertentu.
“Terus terang saya sangat sesali, sebagai kolega, kok Pak Wahid terpancing masuk sampai mengancam seperti ini. Apalagi dari penyampaian saya, tidak pernah menyebutkan partai, tidak pernah menyingung PAN, tidak menyebutkan jabatan orang itu di partai, dan sebagainya,” ungkap mantan pengacara ini.
Selama ini lanjut Atapary, dalam penjelasan mengenai pertanggung jawaban dana hibah Kwarda Pramuka, merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku, yang ditugaskan lakukan pengawasan terhadap APBD, apalagi saat ini masih dalam tahap pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2022.
“Padahal hubungan partai baik baik saja, saya berbicara bukan sebagai pengurus PDIP, tetapi kapasitas sebagai Ketua Komisi IV. Dalam APBD ada uang mengalir dikelola oleh Kwarda, dan itulah fungsi kita melakukan pengawasan,” tegasnya..
Atas dasar itu, Samson menilai pernyataan perang membuktikan Ketua DPW PAN Maluku tidak dewasa dalam berpolitik.
“Jadi kalau sudah di giring ke luar, itu berarti tidak dewasa dalam berpolitik, apalagi mengancam sampai mengangkat bendera perang sebagainya. Mudah-murahan ini hanya lontaran emosional disampaikan,” tandasnya. (*)