AMBON, SPEKTRUM – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif telah menandatangani Surat Keputusan tentang Participant Interest (PI) Blok Masela sebesar 10 persen menjadi hak Maluku.
“Penandatangan tersebut dilakukan setelah Komisi VII DPR RI menggelar rapat bersama,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto kepada wartawan di Ambon, Rabu (18/12/2019).
Setelah SK Menteri ESDM ditandatangani berarti kepemilikan PI 10 persen Blok Masela final menjadi milik Provinsi Maluku sebagai daerah pemilik Blok Masela.
Untuk itu, hari ini Komisi VII DPR RI akan akan bertemu atau rapat dengan Pemerintah Daerah Maluku menyangkut kesiapan Blok Masela.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Blok Masela merupakan salah satu blok gas yang sangat strategis yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027 tapi untuk sampai ke sana masih diperlukan pembangunan dan segala macam,” katanya.
Karena itu, pihaknya berharap bisa memanggil Inpex sebagai kontraktor pemegang blok ini agar tenaga kerja sebesar-besarnya menggunakan masyarakat Maluku menurut skema pekerjaan yakni dari level bawah sampai jenjang atas atau tingkat manajemen.
“Harus melibatkan masyarakat Maluku. Terlebih kami di komisi VII beberapa waktu lalu telah memutuskan partisipan interest 10 persen ada di Maluku,” katanya.
Ini memang penting, lanjutnya, pengelolaan minyak dan gas harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terutama rakyat di mana objek itu berada jangan sampai terulang peristiwa-peristiwa yang lalu misalnya Aceh dan lainnya juga di Kalimantan yang hanya meninggalkan luka luka sosial. “Bukan sekedar luka-luka fisik lingkungan tapi juga luka sosial,” tandasnya.
Sehingga pihaknya memastikan PI 10 persen milik Maluku karena menjadi salah satu kunci aspek sosial menjadi kohesif, menjadi kebersamaan kalau itu selesai.
“Bayangkan kalau partisipan interest nya belum selesai pasti masalah ini terkatung-katung untuk itu kita akan rapat dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintah menyongsong Blok Masela apa yang bisa ditagih dari kami,” jelasnya.
Menurutnya, DPR dengan paradigma baru disamping fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan tetapi juga fungsi problem solving.
“Saat ini kami ajak, SKK Migas untuk rapat dengan pemerintah daerah. Kita serius bentang urai setiap permasalahan dan hambatan sehingga target 2021 mulai project konstruksi dan tahun 2027 sudah menghasilkan dan itu akan membantu kebutuhan nasional yang sangat signifikan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui bersama, per tahun 2023 Infonesia mulai alami krisis gas, karena beberapa sumur mulai kering. “Jadi Blok Masela akan dipercepat. Apa yang bisa kita percepat ya dipercepat,” timpalnya. (S-16)
