AMBON, SPEKTRUM – Rencana kedatangan atau kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), ke Maluku khususnya Kota Ambon dan sekitarnya, terkesan dimanfaatkan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Maluku Utara sebagai momen ‘cari muka’. Beberapa ruas jalan vital di kota Ambon, kini diaspal ulang oleh pihak BPJN Maluku-Maluku Utara.
Pantauan Spektrum, BPJN Maluku dan Maluku Utara langsung mengerahkan alat berat milik CV Ruata untuk menambal ruas jalan di kawasan desa Poka dan lintasan Jembatan Merah Putih (JMP).
Publik pun mengkritisi sikap BPJN Maluku – Maluku Utara tersebut. Mereka menilai, kedatangan Presiden RI ke Ambon tidak perlu disambut “luar biasa”.
“Kalau kerja jalan secara darurat karena dengar presiden mau berkunjung ke kota Ambon, itu namanya pihak BPJN Maluku dan Maluku Utara, cari cari muka alias penciteraan,” kritik Idham Sangadji, Sekretaris Nasionalis Peduli Rakyat (SNIPER) Maluku, saat dimintai komentarnya oleh Spektrum, Minggu, (27/0/2019).
Menurutnya, untuk Maluku saat ini, pemerintah harus fokus memulihkan daerah terdampak gempabumi, misalnya Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan kota Ambon.
“Pemulihan pascagempa adalah prioritas. Ada rumah warga yang rusak, begitu juga ribuan bahkan ratusan ribu jiwa masih hidup di kamp-kamp pengungsian. Mereka saat ini bukan butuh aspal,” tandas Idham Sangadji kepada Spektrum, Minggu, (27/10/2019).
Disamping itu, Idham juga menyoroti soal tidak adanya perwakilan anak Maluku masuk kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi – Wapres Ma’ruf Amin. Sudah begitu, Provinsi NTT akan diberikan jatah 5 Persen dari Blok Masela notabenenya milik Provinsi Maluku.
“Kebijakan pempus sangat melemahkan Maluku. Sudah tak ada anak asli Maluku menjadi menteri maupun wakil menteri, malah Blok Masela mau dibagi lagi dengan NTT. Hemat saya, perhatian pempus minim sekali ke Maluku ,” tegas Idham, sembari menolak kunjungan Presiden RI ke Kota Ambon.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku Sabtu (26/10/2019) menilai, ada pelecehan dilakukan Pempus dengan cara mengqmbil jatah 10 persen PI Blok Masela untuk dibagi lagi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita tahu kondisi geografis Wilayah Maluku, dan PI 10 persen Blok Masela diberikan ke NTT dan ini telah diakui Menteri SDM dan Presiden RI.
Saya harap, kita tidak bisa tinggal diam saja, walaupun selama ini kalangan eksekutif telah lakukan langkah-langkah tapi kita juga tidak tahu, kita berharap komisi terkait bisa lakukan langkah antisipasi terkait dengan situasi ini,” tegas Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra.
Ia berpendapat, NTT tidak bisa diberikan ruang dalam perolehan PI 10 Persen. “Pendekatan wilayah kepulauan, Blok Masela ini letaknya di Maluku, kenapa jadi seperti ini,” tanya Rumra.
Untuk itu dia berharap, ada koordinasi dengan Gubernur Maluku untuk bisa mempresure Pemerintah Pusat agar tidak boleh memberikan PI 10 persen hak Maluku dibagi dengan NTT.
“Ini luar biasa pukulan buat Maluku, jika NTT bisa maka tidak menutup kemungkinan daerah lain juga lakukan hal yang sama,” timpalnya.
Soal ada kemungkinan lakukan demo menolak kedatangan Presiden RI di Maluku, Amir Rumra menilqi hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan karena ada banyak cara yang lebih baik untuk ditempuh.
“Kita negoisasi dan lainnya, bicara baik-baik,” tandasnya. (S-16/S-14)
