JAKARTA – Anggota DPR RI Nuroji menilai wajar aksi demo yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pada Rabu 25 September 2019 lalu. Alasannya, usia siswa SMK sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) serta punya hak politik untuk memilih.
“Wajar siswa SMK beberapa waktu lalu demo karena itu hak politik mereka di negara demokrasi karena sudah memiliki KTP. Jangan demo dianggap sebagai eksploitasi anak,” kata Nuroji, lewat rilisnya, Selasa (8/10/2019).
Sebagai warga negara yang sudah punya hak politik lanjutnya, mereka punya cara pandang sendiri dalam melihat berbagai permasalahan di tanah air. Jadi kalau mereka demo ujarnya, wajar saja di era demokrasi. “Tidak bisa itu dikatakan eksploitasi anak,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Karena alasan itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI ini menyesalkan penangkapan siswa SMK yang akan berdemo oleh kepolisian di wilayah Depok.
“Di Depok, siswa SMK yang ingin demontrasi ditangkap, gimana itu? Itu hak politik mereka. Kalau masalah bolos, itu soal disiplin yang menjadi tanggung jawab sekolah, tidak ada kaitan dengan polisi. Kecuali mereka anarkis. Tapi ini kan mereka baru berangkat, sudah ditangkap. Seharusnya yang berperan, ya sekolah dalam membina siswanya supaya berunjuk rasa dengan baik, tidak anarkis,” ujarnya.
Nuroji menegaskan, tidak setuju jika demontrasi berujung aksi yang anarkis dan destruktif atau merusak. “Merusak itu perilaku yang tidak terpuji juga sebagai salah satu bentuk sikap tidak bertanggung jawab dan mendidik. Merusak justru akan memunculkan mental yang tidak baik bagi perkembangan anak,” pungkasnya.