AMBON, SPEKTRUM – Meski rencana pemekaran kabupaten Kepulauan Lease belum terakomodir dalam 13 DOB (daerah otonomi Baru) di Maluku, namun persiapan pembangunan infrastruktur di kepulauan Lease harus sejak dini dimulai.
Salah satunya, pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Saparua dengan Pulau Haruku, yaitu dari Pantai Sirsaoni, Negeri Porto dengan Pantai Negeri Hulaliu. Ini dimaksudkan ketika sudah dibangun maka usulan pemekaran ke pusat pasti berpeluang terakomodir.
Anggota DPRD Malteng, Demi Hattu via telepon genggamnya mengatakan, dirinya sebagai anggota DPRD Malteng dari Dapil Lease mempunyai tanggung jawab untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur di daerah itu, terutama menghubungkan pulau Saparua dengan Pulau Haruku.
“Saya pikir penjabat bupati Mat Marasabessy yang juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku akan setuju karena beliau itu orang balai,” ungkap Hattu.
Dia mengaku masalah ini belum dibicarakan di internal dewan untuk kemudian diusulkan ke pemerintah daerah, namun dia sangat optimis dengan Pj. Bupati Malteng sebagai anak Pulau Haruku.
Menururt dia, pajang jembatan dari pantai Sirsaoni negeri Porto sampai ke pantai Hulaliu, itu tidak sampai 1 km dengan kedalaman waktu air pasang sedalam 33 depa sehingga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Satu depa laki-laki dewasa itu kira-kira sama dengan 1 meter lebih. Jadi kalau 33 depa diperirakan kedalaman air waktu pasang bisa lebih dari 50 meter,” jelas Hattu.
Jika suatau saat Lease dimekarkan jadi kabupaten maka rentang kendali sudah bisa diatasi, artinya nanti kemudian rancangan pembangunannya seperti apa.
“Apakah kantor bupati dibangun di Saparua sedangkan Kantor DPRD di Haruku atau sebaliknya sehingga tidak ada rasa cemburu bahwa pembangunan hanya di salah satu pulau.
Dengan demikian tidak akan ada istilah tarik menarik kepentingan untuk ibu kota kabupaten mau di pulau mana. Apalagi ada banyak kantor dinas dan badan maka itu akan dibangun di kedua pulau Saparua dan Haruku karena sudah ada jembatan penghubung tadi,” ujar Hattu.
Hattu juga singgung PAD Lease, Hattu menegaskan ada Dana Alokasi Khusus.
“Contohnya, Maluku Tengah, APBD tidak terlalu besar namun karena ada dana dari pusat itu bisa menunjang. Dan menurut dia kontribusi PAD untuk Lease cukup besar dari bidang Pariwisaya jika dikelola dengan baik,” tandasnya. (*)
