BULA, SPEKTRUM – Pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Mitra Karya dijadikan musabab oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk memanggil Bos PD Mitra Karya, Samad Rumalutur.
Dia dipanggil karena ditengarai terjadi kebocoran anggaran pada BUMD milik Pemda SBT tersebut. Karamnya KMP Bobot Masiwang dijadikan pintu masuk oleh wakil rakyat bumi Ita Wotu Nusa, guna mengorek keterangan sekaligus memintai pertanggungjawaban dari pihak PD Mitra Karya.
Wakil Ketua DPRD SBT, Ahmad Voth, mengaku pemanggilan terhadap Direktur PD Mitra Karya telah direncanakan oleh DPRD SBT.
“Pasti (pemanggilan) terhadap Direktur Mintra Karya untuk mempertanggungjawabkan masalah keuangan. Utamanya soal karamnya KMP Bobot Masiwang. Apa sebenarnya terjadi yang sehingga kapal Bobot Masiwang itu bisa karam? Ini harus dijelaskan,” tandas Ahmad Voth kepada Spektrum, kemarin, di Bula, Ibukota Kabupaten SBT, Selasa, (26/11/2019).
Ahmad Voth mengemukakan, PD Mitra Karya memiliki korelasi langsung dengan Komisi C. Ia memastikan, Komisi C akan memanggil Direktur PD Mitra Karya, dan juga pihak Dinas Perhubungan Kabupaten SBT.
“Kebetulan memiliki korelasi langsung dengan Komisi C, pihak PD Mitra Karya dan Dishub SBT akan kita panggil. Kepala Dinas Perhubungan akan kami tanyakan soal KMP Bobot Masiwang,” janjinya.
Ia mengaku, DPRD telah mengetahui soal karamnya KMP Bobot Masiwang, pasca mereka dilantik September lalu. Masalah ini baru sekarang direspon setelah alat kelengkapan DPRD SBT terbentuk.
“Waktu dilantik kan belum ada pembentukan alat kelengkapan, sehingga kita belum bisa panggil pihak PD Mitra Karya maupun Dishub SBT. Sekarang sudah, sehingga agenda pemanggilan segera dilayangkan,” tukasnya.
Masalah ini menjadi perhatian prioritas dewan, kata dia, karena KMP Bobot Masiwang adalah sarana kebutuhan masyarakat kepulauan di wilayah kabupaten SBT.
“Koordinasi dengan pimpinan dan anggota Komisi C kamai lakukan. Dalam waktu dekat kita juga akan meninjau langsung kondisi KMP Bobot Masiwang di kota Ambon,” katanya. (S-13)
