AMBON, SPEKTRUM – Defisit yang dialami Pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon diduga turut terlibat kongkalikong. Anggota DPRD Kota Ambon nampak bungkam, tak bisa bersikap dengan kondisi keuangan Pemkot Ambon yang mengalami defisit tahun 2019.
Padahal APBD Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp.1,2 Triliun. Penggunaannya untuk apa, di lain sisi Pemkot justru dirundung defisit keuangan berkisar Rp60 miliar, bahkan mencapai ratusan miliar.
Ketua Investigasi dan Verifikasi Lembaga Pemantau Penyelengara Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI) Provinsi Maluku Edison Wonata menilai, sikap diam ditunjukan para wakil rakyat DPRD Kota Ambon itu, karena mereka telah ikut arus Pemkot Ambon.
“Anggota DPRD Kota Ambon tidak bisa berkutik dengan masalah defisit yanga terjadi, karena mereka sering bepergian keluar daerah dan luar negeri bersama Walikota Ambon,” tandas Edison Wonata kepada Spektrum di Ambon, Rabu (08/01/2020).
Dia menduga, karena defisit sehingga Pemerintah Kota Ambon tidak mampu melunasi atau membayar uang perjalanan dinas para ASN yang sebelumnya telah melakukan tugas keluar daerah.
Ia memastikan utang yang tidak mampu dibayar itu, karena uang di kas Pemkot Ambon telah habis. “Tahun 2018 sekitar Rp.50 miliar, dan tahun anggaran 2019 sekitar Rp58 Miliar. Total defisit Kota Ambon lebih dari Rp.100 miliar,” ungkapnya.
Edison menerangan,, akibat defisit yanag terjadi di Pemkot Ambon, selain anggaran perjalanan dinas sejumlah ASN tak nmampu dibayar, beberapa proyek yang dikerjakan pihak ketiga pun belum terbayarkan.
“Sesuai pantauan dan investigasi LP3NKRI, ternyata Pemkot Ambon sangat berharap pencairan DAK sehingga permasalahan keuangan yaitu defisit tahun 2018 dan 2019 itu, bisa terselesaikan,” kata Edison.
Bahkan menurut Wonata, ada indikasi pihak Pemkot Ambon sudah memakai dana sertifikasi triwulan 2020 untuk operasional. “Jika Pemkot Ambon tetap bertahan dengan langkah ini, maka tahun ketiga bisa ribet. ini sesuai hasil investigasi LP3NKRI,” kata Edison.
Menurutnya, jika kondisi ini bertahan tahun 2020 dan masuk 2021, maka ada penilaian buruk terhadap Pemkot Ambon. “Apalagi, Pemkot sudah tidak bisa membayar SPM pihak ketiga, dan juga sertifikasi guru,” pungkasnya.
Diketahui, dalam kurun waktu 2018-2019, Walikota Ambon Richard Louhenapessy sering jalan-jalan ke luar negeri. Kecenderungan RL dan kawan-kawan melancong ke luar negeri, menyebabkan keuangan kota Ambon mengalami defisit puluhan bahkan mencapai ratusan miliar.
Tour ke luar negeri terbanyak dilakoni Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dengan memboyong rombongan. Negeri Belanda merupakan salah satu Negara favorit atau paling sering dikunjungi Richard Louhenapessy dan kawan-kawan. Padahal, kondisi keuangan daerah morat-marit.
Setelah Oktober lalu ke luar negeri, Minggu 8 Desember 2019 lalu, Walikota kembali ke Negeri Belanda. Dia membawa pimpinan DPRD, Elly Toisuta dan Rustam Latupono, serta pimpinan SKPD lingkup Pemkot Ambon menuju negeri Kincir Angin (Belanda).
Turut dalam rombongan Wali Kota Ambon, antara lain istri Wali Kota Ny. Debby Louhenapessy berserta anak-anaknya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon dr. Wendy Pelupessy, dr. Denny Siegers, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Apries Gaspersz. Kepala Bagian Hukum Jhon Slarmanat, Pegawai Pemkot Ambon sebagai penggembira serta wartawan media online. (S-07/S-14)
