Maluku masih butuh sentuhan pembangunan di berbagai sektor. Masyarakat di provinsi seribu pulau itu bisa tumbuh berkembang dan maju atau keluar dari keterpurukan, jika pembangunan dilakukan secara adil. Ini butuh komitmen bersama dari pemerintah pusat dan daerah, selaku pelaksana pembangunan.
AMBON, SPEKTRUM – Muhamad Syahril Wasahua, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mengemukakan beberapa alasan mendasar yang dinilainya sangat substansial untuk membangun dan memajukan orang Maluku agar bisa lebih baik kedepan.
“Untuk memajukan Maluku ke arah yang lebih baik yakni mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata Muhamad Syahril Wasahua saat dimintai komentarnya oleh Spektrum Selasa, (31/12/2109).
Menurutnya, etos kerja aparatur di lingkup pemerintah daerah (pemda) level provinsi hingga kabupaten dan kota, patut ditingkatian.
Mantan Pengurus PB HMI ini juga mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia.
“Hemat saya untuk percepatan, ada tiga sektor vital yang dapat membuat orang Maluku cepat keluar dari kemiskinan yakni perikanan, pariwisata dan pertanian,” ungkapnya.
Sementara itu, Abdul Ajis Talaohu, Advokat/Peneliti Hukum Suropati Syndicate berasumsi, salah satu faktor penghambat majunya Maluku, karena perilaku koruptif yang mewabah di negeri ini mulai level Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga Pemerintahan Desa.
Ia mencatat sepanjang tahun 2019, tidak sedikit kasus korupsi yang telah dan sedang diungkap oleh Kejaksaan dan Kepolisian Daerah Maluku dengan Tersangkanya adalah pejabat dari eselon I sampai level Kepala Desa dan pihak swasta.
Untuk mencegahnya, Ajis menyarankan, perlu ada komitmen kuat dari semua elemen untuk menghindari praktek korupsi.
Dia berharap, peran aparatur penegak hukum agar lebih serius memerangi praktek korupsi dengan tidak pandang bulu, jangan sampai terjadi judicial corruption dalam penegakkan hukum.
“Hukum harus dipatuhi bagi semua pihak. Hukum harus memayungi investasi. Hukum harus memerangi korupsi. Aparatur hukum yang bersih akan ikut membuat Maluku melompat lebih maju,” tandasnya. (S-14)
