Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Perselingkuhan Pemkab – DPRD Malteng

Perselingkuhan Pemkab – DPRD Malteng

Rakyat Dibodohi dengan Sikap Pura-Pura Kritis Anggota DPRD Malteng

AMBON, SPEKTRUM – Perselingkuhan Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk membangun gedung senilai Rp 30 miliar mulai disikapi banyak pihak.

DPRD Malteng dinilai pura-pura kritis untuk membodohi masyarakat, bertopeng bela kepentingan rakyat namun berselingkuh demi kepentingan kelompok.

Paulus Koritelu Dosen Sosiologi pada FISIP Universitas Pattimura Ambon mempertanyakan nurani anggota DPRD Maluku Tengah.

Kepada Spektrum, Koritelu menegaskan sebagai politjsi dan birokrasi harus bisa memetahkan secara tegas dan memilah-milah bentuk kebutuhan yang sifatnya esensial dan opsional.
“Kalau yang esensial adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda, dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Saat ini masyarakat sedang hidup dalam kondisi sulit lantaran pandemi Covid-19, berarti memperjuangkan kepentiangan masyarakat merupakan kebutuhan esensial,” katanya melalui sambungan telepon, belum lama ini.

Menurutnya jika ditanya penting mana membangun Kantor DPRD Malteng senilai Rp 30 miliar atau memberi tunjangan atau pemberdayaan bagi masyarakat miskin maka yang lebih penting adalah memberi tunjangan nagi masyarakat.
“Persoalannya, kalau sesuatu yang dibangun untuk DPRD dalam kondisi keterpurukan masyarakat lantaran pandemi covid-19, tentunya nurani dan moralitas keterwakilan atau presentase kehadiran rakyat merupakan taruhan moral yang sangat mahal. Dan hendaknya, jika ditanya mana yang harus dipilih maka pembangunan kantor DPRD Malteng bukan kebutuhan mendesak yang harus didahulukan karena bentuknya opsional apalagi ada kantor yang lama,” tegasnya.

Sedangkan membantu rakyat di masa sukar saat pandem, merupakan sesuatu yang esensial dan tidak bisa ditunda.
“Jadi sebenaranya, kebaikan dan kearifan serta nurani kolektif dari nurani DPRD sebagai presentase rakyat sangat dibutuhkan pada masa ini. Jika DPRD tidak lagi memikirkan tentang kenaslahatan rakyat yang berada dalam situasi memprihatinkan, pertanyaannya siapa yang akan memperhatikan dan menyuarakan hal ini, siapa lagi yang akan ngotot berteriak, ketuk meja dan pukul meja demi dan untuk rakyat,” katanya.

Sementara itu kader Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Maluku, Ali Marasabessy menilai srlama ini ada kepura-puraan yang dibangun anggota DPRD Maluku.
“Mereka pura-pura kritis menyuarakan kepentingan masyarakat namun ternyata meteka tidak peduli. Sebagai representase rakyat yang harus memperhatikan kebutuhan rakyat namun mereka berselingkuh dengan pemerintah untuk keoentungan kelompok semata,” katanya emosi.

Marasabessy meminta, semua pihak termasuk OKP untuk lakukan pengawasan terkait rencana pembangunan Kantor DPRD Malteng.
“Saya menduga, pembangunan Kantor DPRD Malteng pasti melibatkan banyak pihak terutama pihak ketiga, ini patut dicurigai jangan sampai ada titipan anggota DPRD Malteng di proyek tersebut,” katanya. (Tim)

Pin It on Pinterest