Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Saniri Negeri Bakal PTUN Bupati Malteng

Saniri Negeri Bakal PTUN Bupati Malteng

Paksakan Karlutu Kara Jadi Desa Administratif

AMBON, SPEKTRUM – Bupati Maluku Tengah bakal digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) jika menetapkan Negeri Karlutu Kara Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah sebagai negeri administrative.

Demikian disampaikan Saniri Negeri Karlutu Kara, Semmy Pattisinay kepada wartawan di Ambon, Minggu (10/10/2021).
Untuk itu, Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua diminta menunda proses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Karlutu Kara.
“Kami meminta agar proses pemilihan KPN Karlutu Kara ditunda karena Karlutu Kara bukanlah Desa/Negeri Administratif yang harus melakukan proses pemilihan Pilkades,” kata Pattisinay.

Dijelaskan, sesuai Surat Keputusan KPN Horale Nomor: 414:13/KPTS.DSHR/VII/2005 tentang pelepasan Dusun Karlutu Kara dari Pemerintah Desa Horale, tanggal 19 Agustus 2005, dimana dalam diktum menimbang poin (b) mengatakan: bahwa Dusun Karlutu Kara adalah Negeri Adat yang memliki Hak Ulayat/Petuanan yang terlepas dari Petuanan Desa Horale.

Pattisinay menagaskan, Karlutu Kara memliki batas-batas petuanan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan Petuanan Negeri Latea,
Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Paa
Sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Negeri Wailulu
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Onderneming
“Bahwa berdasarkan keputusan Desa Induk Horale, maka Pemda Maluku Tengah harus merubah status Dusun Karlutu Kara menjadi desa Adat/Negeri, bukan negeri administratif/negeri persiapan administratif, seperti Negeri Wailulu dan Negeri Herlau Pauni. Apalagi Karlutu Kara adalah dusun yang pertama di Provinsi Maluku yang dimekarkan menjadi Negeri, ketika Pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan telah diganti dengan UU Nomor 23 tahun 2004,” jelas Pattisinay.

Menurut Pattisinay, perubahan status Dusun Karlutu Kara pada tahun 2007 dengan status Negeri administrative sesuai surat keputusan Bupati Maluku Tengah, kemudian pada tahun 2010-2019 status dirubah menjadi Negeri Persiapan Administratif dan sekarang ini sudah berubah lagi menjadi Negeri Administratif (tahun 2021).
“19 tahun penantian masyarakat Karlutu Kara untuk menjadi desa adat.negeri bukan menjadi Negeri Administratif,” katanya lagi.

Dikatakan, surat penolakan/keberatan terkait status Negeri Karlutu Kara menjadi negeri administratif telah disampaikan Saniri Negeri Karlutu Kara pada tanggal 17 September 2021 kepada Camat Seram Utara Barat.
“Dengan demikian Camat harus menunda pelaksanaan Pilkades di Karlutu Kara bukan memaksakan kehendaknya demi kepentingan karirnya. Jika penetapan Karlutu Kara sebagai Negeri administrative tetap dilaksanakan dengan keputusan Buopati Maluku Tengah maka kami akan menggugatnya ke PTUN,” tegas Pattisinay. (HS-16)

Pin It on Pinterest