Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Pemda dan Kejari Bursel Teken MOU Perdata- TUN

Pemda dan Kejari Bursel Teken MOU Perdata- TUN

NAMROLE, SPEKTRUM- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan pihak Kejaksaan setempat menandatangi Nota kesepakatan kerjasama (MOU) bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan ini dilakukan bupat Safitri Malik Soulisa dan kepala kejaksaan setempa , Murtadi, disaksikan oleh Wakil Bupati Gerson Eliezer Selsily, Ketua DPRD, pihak Kejari, berlangsung di Auditorium Kantor Bupati, Rabu (11/8).

Bupati dalam sambutannya mengatakan, MoU bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini merupakan proses awal untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mempererat tali silaturahmi dan sinergi demi terwujudnya kelancaran jalannya pemerintahan di bumi Fuka Bipolo ini.

Safitri juga menjelaskan penandatangan nota kesepakatan ini agar tidak salah paham dalam pendanaan dan penilaian pada masyarakat, dan mengantisipasi timbulnya masalah hukum dalam penyelanggaraan di pemerintah kabupaten Buru Selatan khusunya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Jangan ada kesan di tengah masyarakat bahwa dengan MoU ini pemerintah daerah berusaha membatasi wewenang kejaksaan untuk memeriksa aparat pemerintah daerah dalam bidang perdata dan bidang pidana khusus, namun sebaliknya dari MoU ini, akan tercipta aparat pemerintah daerah yang lurus, jujur dan bebas korupsi,” katanya.

Dikatakan, harapan itu terwujud apabila aparat pemerintah daerah berjiwa profesional, jujur dan berkualitas yang dijaga dan dikawal oleh aparat kejaksaan yang juga profesional, jujur, lurut dan bebas korupsi pula.

Menurut Safitri, perjanjian kerja sama ini sebagai kerangka atau landasan mendorong terciptanya dan terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah kabupaten Buru Selatan yang lebih efektif dan efisien.
“Perjanjian ini dimaksudkan dalam kerangka persiapan dan kesiapan kedepan terhadap penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dihadapi oleh pemerintah Buru Selatan dalam mengemban dan melaksanakan tugas tanggung jawab misinya termasuk upaya perlindungan penyelamatan aset pemerintah daerah,” jelas Safitri Malik Soulisa.

Perjanjian ini juga merupakan payung hukum sekaligus pintu masuk dalam pelaksanaan kegiatan berupa pemberian hukum, pertimbangan hukum maupun pertimbangan hukum lainnya oleh kejaksaan negeri Buru.

Safitri Malik Soulisa mengharapkan, tidak terjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang diakibatkan oleh berlarut-larut konflik hukum antara pihak yang berkepentingan dengan pembangunan daerah. “Karena setiap permasalahan hokum bila ditangani dengan baik, dampaknya tidak hanya positif bagi masyarakat, tetapi akan berpotensi meningkatkan kewibawaan pembangunan di Buru Selatan,” ujarnya.

Selain itu diharapkan implementasi Kerja sama ini berhasil dengan optimal, tidak bersifat kontrak produktif. Diharapkan pula adanya hubungan yang harmonis selama ini tetap terjaga dan tetap berlanjut di masa akan datang. (MG-08)

Pin It on Pinterest