Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Dana Rp 7 Miliar di Setda SBB Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Dana Rp 7 Miliar di Setda SBB Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

ilustrasi.

Sumber ilustrasi Media Konsumen

AMBON SPEKTRUM – Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2016 senilai Rp 7 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, sejumlah saksi bahkan telah diperiksa penyidik Kejati Maluku, untuk menemukan bukti-bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Bahkan untuk memastikan adanya kerugian negara, jaksa telah meminta Inspektorat Provinsi Maluku lakukan perhitungan kerugian negara guna memperkuat jumlah kerugian yang sudah dikantongi jaksa.

Kepala Kejati Maluku, Rorogo Zega, menyebutkan, jumlah kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan anggaran APBD tahun 2016, masih merupakan hasil perhitungan sementara yang dilakukan pihaknya.

Zega menegaskan, sekitar Rp 7 miliar dana yang ditemukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan oleh Setda SBB.
“Dari hasil penghitungan penyidik, dana Rp 7 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan, tidak ada sprint. Tujuh miliar rupiah ini perhitungan sementara penyidik,” ungkapnya kepada wartawan di aula Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon, Kamis (22/7/2021).

Dikatakan, nomenklatur dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana pada Setda SBB termasuk anggaran belanja langsung.
“Jadi diduga kerugian negara sebesar Rp 7,5 miliar karena tidak bisa dibuktikan penggunaannya. Sekarang masih dihitung Inspektorat,” jelasnya.

Penyalahgunaan anggaran senilai Rp 18 Miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2016 silam ini diduga kuat ikut menyeret nama Sekda SBB, Mansyur Tuharea.

Di kasus ini, Sekda SBB bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dua mantan Bendahara Setda SBB yaitu Petrus Eroplei dan Rio Khormain.

Hingga saat ini, 13 orang saksi telah diperiksa. Bahkan penyidik sedang menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP.
“Sementara menunggu hasil audit kerugian dari BPKP. Ikuti saja,” pungkasnya.(tim)

Pin It on Pinterest