Juli 28, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Mahasiswa IAIN Demo Lagi, Ajak Dialog Walikota Ambon

Mahasiswa IAIN Demo Lagi, Ajak Dialog Walikota Ambon

AMBON, SPEKTRUM– Mahasiswa IAIN Ambon kembali melakukan demonstrasi di depan Kantor Wali kota Ambon, Kamis (22/7/2021). Kali ini mereka membawa alat pengeras suara yang lebih besar lagi.

Jihad Toisuta, dengan lantang mengatakan bahwa rakyat bukanlah musuh, jadi tidak perlu dimusuhi. Ia mengundang Wali kota Ambon, Richard Louhenapessy dan pakar-pakar hukum untuk berdiskusi dengan para mahasiswa yang berdemo. Ia juga menyebut akan memberi kuliah kepada para pejabat yang ada di kantor Wali kota Ambon. Perkataan Toisuta tentang pemberian kuliah ini disambut ledekan dari beberapa anggota satpol PP.

“ Beta mengundang kepada pakar-pakar hukum di kantor walikota Ambon untuk turun. Kita berdebat, bertempur secara terbuka di kantor walikota. Jika kita kalah maka kita akan pulang tanpa syarat. Jika kita menang, bapak walikota harus mencabut segala aturan yang menyengsarakan rakyat,” teriaknya yang disambut tepukan riuh rekan-rekannya.

Ia menyentil sekali lagi tentang instruksi Wali kota yang merujuk kepada Instruksi Mendagri No. 17/2021 tentang perpanjangan PPKM, tidaklah mengikat. Sebagai lulusan sarjana hukum, kata Toisuta mestinya walikota mengerti, sesuai amanat UU Pasal 28C ayat 2, namun tidak menyebutkan undang-undang apa yang dimaksudkannya.

“ Walikota mengambil alibi bahwa itu diskresi walikota. Tapi ingat, UU Nomor 12 tahun 2011 Pasal 8 ayat 2 yang menjadi UU Nomor 15 tahun 2019. Bahwa peraturan daerah dalam hal ini gubernur, walikota, bupati dapat mengikat masyarakat apabila ada undang-undang di atasnya yang menyuruh,” terangnya.

 Toisuta menyebut walikota telah melakukan kecacatan hukum karena hanya mengeluarkan instruksi tetapi memaksa masyarakat untuk taat, padahal instruksi menurutnya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat.

Ia juga sekali lagi menyentil soal kartu vaksin yang dijadikan syarat administrative memperoleh pelayanan publik, padahal pemerintah daerah belum memiliki data tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksin. Seharusnya, syarat tersebut tidak boleh diberlakukan terlebih dahulu sebelum ada data valid tentang nama-nama warga yang boleh dan tidak boleh divaksin.

Menurut Toisuta banyak pakar hukum di kantor walikota tetapi jika produk hukum yang dihasilkan menyengsarakan rakyat, mahasiswa berpersepsi bahwa walikota dan para pakar hukum di kantor walikota tidak tahu hukum. Ia menyebut, seharusnya dalam membuat aturan wajib ada partisipasi rakyat. Kemanfaatan dan keadilan hukum harus berjalan setara untuk masa depan yang lebih baik.

“ Bapak-bapak Satpol PP boleh menginjak kita tapi kami tidak akan pernah berhenti membela kebenaran,” teriaknya lagi yang disambut sorak sorai teman-temannya.

Ia juga menyebut falsafah orang Maluku dari tetua adat tentang “Siapa Bale Batu, Batu Bale Dia”

Demo yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WIT tersebut sempat bubar dan berlanjut kembali sekitar pukul 15.00 WIT. (HS-17).

Pin It on Pinterest