Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Anggota DPRD Maluku Intimidasi Jurnalis, AJI dan IJTI Kecam

Anggota DPRD Maluku Intimidasi Jurnalis, AJI dan IJTI Kecam

AMBON, SPEKTRUM– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Ambon dan pengurus daerah (Pengda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI) mengeluarkan pernyataan sikap  mengecam tindakan intimidasi dan larangan liputan oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku.

Dikutip dari rilis AJI Kota Ambon dan IJTI Maluku, sikap sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku yang melarang dan memaksa penghapusan video salah satu jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy saat meliput rapat pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di lima Kabupaten/Kota bersama 12 mitra komisinya, Jumat (4/6/2021) pagi.

Kronologis kejadian aksi intimidasi dan larang peliputan terjadi di tengah rapat, sekitar pukul 11.52 WIT.

Saat itu, jurnalis tersebut merekam video pembicaraan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Muhammad Marasabessy.

Pada saat perekaman berlangsung, salah satu anggota Komisi III DPRD, Ayu Hasanusi memanggil jurnalis tersebut dan bertanya kepada jurnalis bersangkutan apakah dia wartawan atau bukan.

Setelah diketahui jawabannya bahwa ia merupakan jurnalis TribunAmbon.com, Ayu Hasanusi kemudian memberikan instruksi kepada Ketua komisi untuk tidak meliput pembicaraan saat rapat tersebut.

Padahal rapat itu merupakan rapat terbuka sehingga sejumlah jurnalis yang bertugas di DPRD Maluku turut mengikuti untuk meliput rapat tersebut.

Selanjutnya, Richard Rahakbauw pun meminta kepada jurnalis bersangkutan agar menghapus video rekaman.

” Siapa yang video? Hapus, hapus sekarang,” kata Richard Rahakbauw dalam rapat.

Setelah itu, ia meminta salah satu staf DPRD untuk memeriksa telepon genggam yang digunakan jurnalis tersebut untuk merekam video.

” Hei, periksa Hp-nya apakah dia sudah hapus atau belum, cepat periksa,” serunya.

Sementara itu, Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy meminta agar rapat tersebut baiknya berlangsung tanpa diliput.

” Saran saya, ada baiknya rapat ini tidak usah diliput oleh jurnalis,” ujar Kadis.

Akhirnya, Ketua komisi menginstruksikan untuk seluruh jurnalis yang sedang meliput pun akhirnya disuruh keluar dari ruangan rapat.

Untuk diketahui, usai kejadian ini, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw pun akhirnya meminta maaf kepada jurnalis bersangkutan.

“Ade kaka minta maaf e, kaka tidak tau, aman to”, kata Rahakbauw.

Pelarangan ini menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang publik dan  jelas-jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang di dalamnya menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kerja-kerja jurnalistik yang mulai dibatasi  membuat peran pers bagi kepentingan masyarakat mulai terganggu. Selain itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh undang-undang juga terabaikan.

AJI dan ITJI meminta Anggota DPRD Provinsi Maluku taat hukum dan UU yang berlaku. sebab, siapapun yang melawan hukum karena sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan profesi pers, bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta (Pasal 18 ayat 1) UU No. 40 Tahun 1999.

Pelarangan kegiatan jurnalistik oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Anggota dewan provinsi Maluku juga melanggar ketentuan Undang-Undang yang melindungi jurnalis sebagaimana Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sementara  itu, IJTI Pengda Maluku juga menilai sikap sejumlah anggota DPRD Maluku terutama Richard Rahakbauw, adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sebab kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan jurnalis mendapat perlindungan hukum, sebagaimana tertulis di Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

Tindakan ini juga memasung publik mendapatkan informasi yang bermutu sekaligus mencederai semangat demokrasi. Apalagi rapat yang dibahas tersebut, berkaitan dengan urusan publik. Untuk itu, harusnya anggota DPRD mengetahui fungsi dan kerja-kerja jurnalisitik lebih detail. Bukan dengan sikap arogan karena di iklim demokrasi peran pers sebagai pengawas atau penjaga.

Sikap sejumlah anggota DPRD terutama Richard Rahakbauw bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

ITJI meminta tidak ada lagi pelarangan liputan, penghapusan materi liputan karena kerja jurnalistik diatur tegas dan jelas dalam Undang-Undang tentang Pers Pasal 6 di huruf d, yakni melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan huruf c.memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

IJTI juga menyarankan Anggota DPRD Provinsi Maluku membaca Undang-Undang Nomor: 40 tentang Kebebasan Pers, sehingga tindakan tersebut tidak terulang kembali dan meminta maaf secara terbuka. Sebab sebagaimana tertulis di Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Perbuatan sejumlah anggota DPRD Maluku terutama Richard Rahakbauw, memenuhui unsur Pasal 18 what (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pernyataan sikap AJI ini dibuat oleh ketuanya, Tajudin Buano, Khairiyah Fitri sebagai sekretaris  dan Nurdin Tubaka yang membidangi advokasi  dan  IJTI yang dibuat oleh ketuanya,  Juhry Sarmanery, Christ Belseran sebagai sekretaris dan Jaya Barends sebagai ketua divisi advokasi dan humas. (HS-17).

Pin It on Pinterest