Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

SHGB PD. Panca Karya Cacat Hukum

SHGB PD. Panca Karya Cacat Hukum

Kuasa Hukum Ahli Waris Keturunan Muskita/Lokolo, Elizabeth Tutupary.

AMBON, SPEKTRUM – Terkait lahan eks Hotel Anggrek, SHGB PD. Panca Karya cacat hukum.
Kuasa Hukum dari Ahli Waris keturunan Muskita/Lokolo, Elizabeth Tutupary, kepada Spektrum, di Ambon, Kamis (3/6/2021) menerangkan, bahwa SHGB milik PD. Panca Karya Nomor 99 Tahun 1990 yang telah diperpanjang sampai 29 Oktober 2020, yang dipakai pihak PD. Panca Karya sebagai dasar hukum saat ini, tidak memiliki kekuatan hukum. Hal itu karena, SHGB tersebut berada dalam lampiran berkas perkara Nomor 21/pid.b/2019/PN. Amb pada Kejaksaan Negeri Ambon.
Hal ini disampaikan Tutupary menanggapi pernyataan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan PD. Panca Karya saat rapat dengan Ombudsman Tanggal 30 Mei 2021 kemarin,
terkait pelaporan Ahli Waris menyangkut pelepasan aset daerah milik PD. Panca Karya.
“Terhadap SHGB Nomor 99 Tahun 1990, maka kami Kuasa Hukum dan Ahli Waris menanggapinya, bahwa dasar hukum kami adalah Putusan Nomor 21 Tahun 1950, yang telah dieksekusi oleh PN Ambon berdasarkan penetapan eksekusi dan berita acara ekskusi pengosongan Tanggal 6 April 2011, sehingga PN Ambon mengeksekusi putusan Nomor 21 Tahun 1950 milik dari keturunan Ahli Waris pengganti Muskita/Lokollo,”jelas Tutupary.
Sedangkan lanjutnya, dasar kepemilikan dari PD. Panca Karya, adalah SHGB Nomor 99 Tahun 1990 yang telah diperpanjang hingga 29 Oktober Tahun 2020, yang mana dari perpanjangan sertifikat ini, muncul putusan pidana atas nama beberapa oknum pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon, yang salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan saat itu, Alexsius Anaktototy, dimana dalam proses perpanjangan SHGB itu, terungkap, bahwa terdapat surat yang dipalsukan, yakni risalah pemeriksaan data dan konstatering raport. Dengan itu sehingga, SHGB yang diperpanjang itu, dari data yang dipalsukan.
“Dengan itu, yang kemudian menimbulkan putusan pidana Nomor 139 Tahun 2014 atas nama Alexius Anaktototy,”ujarnya.
Selanjutnya, PD. Panca Karya melakukan gugatan secara perdata pada Tahun 2012 terhadap para Ahli Waris, dengan Nomor Perkara 103/Pdt.G./2012/PN. Amb. Dimana dasar dari gugatan tersebut menggunakan SHGB Nomor 99 Tahun 1990 yang telah diperpanjang sebagai bukti kepemilikan.
“Dengan dasar itu, maka Ahli Waris juga kembali melaporkan Direktur PD. Panca Karya saat itu, Jacob Christian Wenand Huwae ke pihak kepolisian, karena telah menggunakan surat yang dipalsukan, yakni SHGB sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata aquo,”tuturnya.
Sehingga, sambungnya, dari pelaporan tersebut, menimbulkan putusan pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Amb atas nama Jacob Huwae. Dimana dalam salah satu amar putusan pidana tersebut menyatakan, bahwa barang bukti berupa SHGB Nomor 99 Tahun 1990 yang telah diperpanjang hingga 29 Oktober 2020, dilampirkan dalam berkas perkara.
“Sehingga perlu kami tegaskan, bahwa SHGB milik PD. Panca Karya Nomor 99 Tahun 1990 yang telah diperpanjang sampai 29 Oktober 2020, yang dipakai pihak PD. Panca Karya sebagai dasar hukum saat ini, tidak memiliki kekuatan hukum,”tegasnya. (*)

Pin It on Pinterest