Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Pemda Maluku Enggan Lepas Lahan Eks Hotel Anggrek

Pemda Maluku Enggan Lepas Lahan Eks Hotel Anggrek

Hasan Slamat Ketua Ombudsman Maluku

AMBON, SPEKTRUM – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku enggan melepas aset berupa lahan eks Hotel Anggrek, yang berlokasi di Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon.

Penolakan Pemda Maluku itu terlihat dari hasil rapat Ombudsman bersama Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku yang diwakili David Matuamata bersama staf dan management PD. Panca Karya, yang berlangsung di Kantor Ombudsman Provinsi Maluku, Senin (31/5/2021).

Padahal, sesuai putusan, telah dinyatakan, bahwa lahan tersebut milik ahli waris yaitu Muskita/Lokollo berdasarkan putusan Nomor 21 tahun 1950 dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon
“Menyikapi persoalan yang dilaporkan ke Ombudsman, terkait penghapusan aset aras lahan tersebut, telah kita tanggapi dan sudah diadakan rapat yang dihadiri Biro Hukum Pemprov Maluku dan stafnya juga managemen Perumda Panca Karya,” jelas Ketua Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamat, kepada Spektrum, Selasa (31/5/2021).

Menurutnya, jika ada keinginan lain, seperti mediasi, maka pihaknya mengaku akan melakukan itu, guna memperoleh solusi dari persoalan dimaksud.

Namun di lain sisi lanjut Hasan, Biro Hukum juga akan menunggu arahan Gubernur Maluku, untuk kelanjutannya.

Karena lanjutnya, yang berhak menentukan penghapusan aset ada pada Gubernur Maluku.
“Dan hasil pertemuan itu, ditemukan berbagai hal, salah satunya menurut Biro Hukum Pemprov, putusan dianggap inkrah oleh ahli waris hanya dianggap formalitas. Sehingga Pemda tidak melepas aset itu sebagai milik ahli waris,” ujarnya.

Menurut Pemda, lanjut Hasan, ada klausa hukum yang dapat diperbincangkan dan perjuangkan. Dimana dalam perkara itu, masih kurang pihak, yang artinya, harus ada pihak lain lagi yang terlibat dalam perkara itu.
“Jadi dari segi formalitas sampai ke MA seperti itu, tapi tidak menyentuh substansi dari persoalan itu, bahwa hak dari lahan eks Hotel Anggrek adalah milik Ahli Waris atau tidak. Jadi tidak menyentuh substansi itu, hanya menyentuh masalah formalitas, artinya, dalil mereka tidak menyentuh persoalan dari pada hak, tetapi hanya menyangkut kurangnya pihak dalam perkara itu,” tuturnya.

Menurut Pemda, lanjut Hassn, putusan dari pertama sampai ke MA, memberikan kekuatan kepada pihak Pemda untuk mengambil langkah hukum serta putusan TUN, sehingga tidak serta merta putusan itu menimbulkan hak penuh kepada ahli waris.
“Jadi Pemda belum bersedia karena menganggap landasan hukum yang dipegang Ahli Waris itu tidak kuat,” tandasnya. (Tim)

Pin It on Pinterest