Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Pemda Maluku Enggan Lepas Aset Lahan Eks Hotel Anggrek

Pemda Maluku Enggan Lepas Aset Lahan Eks Hotel Anggrek

AMBON, SPEKTRUM – Pemerintah  Daerah Provinsi Maluku enggan melepas aset lahan eks hotel Anggrek, yang berlokasi di Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon.

Penolakan Pemda Maluku itu terlihat dari hasil rapat Ombudsman bersama Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku yang diwakili oleh David Matuamata bersama staf dan pihak PD. Panca Karya, yang berlangsung di Kantor Ombudsman Provinsi Maluku, Senin (31/5/2021).

Padahal diketahui, sesuai putusan, telah dinyatakan bahwa lahan tersebut milik ahli waris Muskita/Lokollo berdasarkan putusan No. 21 tahun 1950 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon

Menurut Ketua Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamat, kepada Spektrum, Selasa (31/5/2021), rapat itu untuk menyikapi persoalan yang dilaporkan ke Ombudsman, terkait penghapusan aset/lahan tersebut.  

Baca juga: Kuasa Hukum Eks Hotel Anggrek Somasi Dirut PLN Pusat

“ Ditanggapi dan sudah diadakan rapat yang dihadiri Bagian Biro Hukum Pemprov Maluku dan stafnya dan juga pihak Panca Karya dan stafnya,” jelasnya.

Tetapi jika ada keinginan lain, seperti mediasi, pihaknya mengaku akan melakukan itu, demi mendapatkan solusi dari persoalan dimaksud.

Namun di lain sisi, lanjut Hasan, Bagian Biro Hukum juga akan menunggu arahan Gubernur Maluku, untuk kelanjutannya. Mengingat yang berhak menentukan penghapusan aset ada pada Gubernur.

Menurutnya, hasil pertemuan itu, ditemukan berbagai hal, yang salah satunya menurut Biro Hukum Pemprov bahwa putusan yang dianggap inkracht oleh ahli waris hanya dianggap formalitas sehingga Pemda tidak melepas aset itu sebagai milik ahli waris.

Ia mengatakan, menurut Pemda, ada klausa hukum yang dapat diperbincangkan dan diperjuangkan, dimana dalam perkara itu, masih kurang pihak yang artinya, harusnya ada pihak lain lagi yang terlibat dalam perkara itu.

Baca juga: PLN Klaim Punya SHGB Lahan Eks Hotel Anggrek

” Jadi dari segi formalitas sampai ke MA seperti itu tapi tidak menyentuh substansi dari persoalan bahwa hak dari hotel Anggrek adalah milik ahli waris atau tidak. Jadi tidak menyentuh substansi itu, hanya menyentuh masalah formalitas, artinya, dalil mereka tidak menyentuh persoalan hak, tetapi hanya menyangkut kurangnya pihak dalam perkara itu,” tuturnya.

Menurut Pemda, lanjut Hasan Slamat, putusan dari pertama sampai ke MA, memberikan kekuatan kepada Pemda untuk mengambil langkah hukum serta putusan TUN, sehingga tidak serta merta putusan itu menimbulkan hak penuh kepada ahli waris.

” Jadi Pemda belum bersedia karena menganggap landasan hukum yang dipegang ahli waris itu tidak kuat,” tandasnya. (Tim)

Pin It on Pinterest