Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Lucia Izaak Harus Tersangka?

Lucia Izaak Harus Tersangka?

Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.

Jaksa belum tetapkan tersangka di kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran operasional Dinas LHP Kota Ambon. Apakah Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan harus menjadi tersangka? Tunggu saja kelanjutan penyidikan dari penyidik Kejari Ambon.

AMBON, SPEKTRUM – Sejak mendapat laporan dan penyelidikan dilakukan, kemudian ditingkatkan kasusnya ke tahap penyidikan, pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon belum menetapkan siapa tersangkan di kasus ini.

Diduga aroma bau busuk korupsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon belum tuntas. Jaksa masih mengusut kasusnya di tahap penyidikan. Banyak saksi sudah dimintai keterangan, bahkan para pihak yang turut terlibat dan mengetahui masalah aliran dana operasionalnya.

Penyidik Kejari Ambon belum menggelar ekspose perkara untuk menetapkan tersangkanya, lantaran kasusnya masih diusut. Padahal, anggaran miliaran rupiah diduga diselewengkan atau terjadi tindak pidana korupsi di DLHP Ambon tersebut. Sehingga miliaran rupiah raib tak jelas, mengakibatkan sarana operasional bermasalah dan mengalami kerusakan.

Diindikasi terjadi bocoran pada penggunaan anggaran pada Dinas LHP Kota Ambon. Kepala DLHP harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran operasional sejumlah sarana penunjang kebersihan Kota Ambon ini.

Kasus ini penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sudah menaikan kasus dugaan korupsi di Dinas LHP Kota Ambon ke tahap penyidikan. Pengusutan kasusnya masih berjalan, dan sejumlah saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Namun, belum ditetapkan siapa tersangkanya.

Pekerjaan rumah Kejari Ambon untuk mengusut unsur pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih dilakukan. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, banyak bocoran pada item-item penggunaan anggaran di DLHP Ambon. Pasalnya, sarana yang dipergunakan untuk mengangkut sampah, sering tidak mendapat jatah, sesuai dalam laporan.

“Kalau saya menduga telah terjadi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran sarana atau kendaraan operasional di Dinas LHP Ambon. Jaksa harus menetapkan siapa tersangka di kasus ini. Tindakan ini tidak dibenarkan terjadi. Sebagai Kepala DLHP harus bertanggung jawab,” jelas Praktisi Hukum, Salmon F. Marnex kepada Spektrum kemarin di Ambon.

Dia menambahkan, sebagai publik harus memberi ruang kepada kejaksaan untuk mengusut kasus korupsi tersebut. Pasalnya, aturan hukum tentu memberi ruang terhadap setiap pelanggaran hukum, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

“Kan kita sama-sama tahu, kalau Kota Ambon beberapa kali mendapat trophy Adipura. Tapi tidak sebanding dengan sarana operasional yang digunakan. Saya yakin, penegak hukum yakni kejaksaan pasti melakukannya sesuai aturan hukumnya, dan setiap orang melakukan pelanggaran hukum, tak akan lolos dari jeratan hukum,” terangnya menjelaskan semabari meminta publik tetap mengawalnya.

Pin It on Pinterest