Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Bukti Korupsi Simulator Poltek Dibongkar

Bukti Korupsi Simulator Poltek Dibongkar

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.

AMBON, SPEKTRUM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tidak tinggal diam. Mereka membongkar dan menggali bukti-bukti dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat simulator untuk Jurusan Teknik Mesin di Poltek Ambon.

Kasusnya dilapor AS, kemudian AS dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejati Maluku sejak Rabu 21 April 2021 lalu. Kejati mulai mendalami bukti dan peran-peran para pihak yang sudah dimintai keterangan di hadapan tim Kejaksaan.

Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo kepada wartawan mengaku, pengusutan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat simulator untuk Jurusan Teknik Mesin di Poltek Ambon, sampai kini masih terus berlangsung.

“Untuk kasusnya, tetap penyelidikan ini masih berlangsung. Kita terus menganalisa kasusnya,” ungkap Martopo, akhir pekan kemarin.

Terpisah, informasi yang diterima dari anggota Pokja di Poltek Ambon, oknum-oknum yang diduga terlihat dalam kasus ini, diduga sedang mengusun strategi untuk menutup perkara secara diam-diam dengan pihak Kejati Maluku.

Buktinya, ada sebuah nota yang beredar di lingkungan pendidikan tersebut, isinya meminta Direktur Poltek segera membentuk tim untuk melakukan klarifikasi kasus fiktif simulator driling. Langkah ini dilakukan agar bisa meloloskan Fence Salhuteru selaku wadir II, Christina Siwalete selaku pejabat pembuat komitmen dan Josepus Mattitaputy, Ketua Panitia Lelang dalam proyek fiktif ini.

“Ini tujuan mereka membentuk tim klarifikasi atas laporan itu, agar seakan-akan tidak ada masalah dalam proyek ini. Padahal ini jelas-jelas fiktif,” ujar sumber di Poltek Ambon meminta namanya tidak dipublis.

Kata dia, dari arahan surat tersebut, langkah pertama yang mereka lakukan adalah, klarifikasi pembayaran alat simulator driling fiktif ini nilainya dibayar 100 persen sebesar Rp.9,4 miliar lebih. Uang ini dibayar pada 23 Desember 2019, karena berdasarkan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dikarenakan musibah virus Corona di Indonesia.

“Kalau memang virus mereka jadikan sebagai alasan keterlambatan barang ini masuk ke kampus, lalu mengapa, Fentje Salhuteru, Christina Siwalete dan Josepus Matitaputty bisa meloloskan pembayaran proyek ini 100 persen,” tambah sumber itu lagi.

Parahnya lagi, pekerjaaan dalam kontrak pada 29 Agustus 2019 dengan lamanya 100 hari kalender. Namun barangnya tidak diadakan dalam tahun itu, sementara anggaran dicairkan 100 persen. Padahal surat perjanjiam kerja ditandatangani.

Kampus Politeknik Negeri Ambon.

“Kalau mereka beralasan virus Corona, pertanyaannya corona ini masuk di Indonesia kapan. Corona masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020, sedangkan di Kota Ambon 15 Maret 2020. Lalu mereka beralasan ini ada penambahan addendum masuk akal tidak,” kesalnya.

Pin It on Pinterest