Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Sekda Maluku Buka Kegiatan Pendampingan Kepatuhan Layanan Publik

Sekda Maluku Buka Kegiatan Pendampingan Kepatuhan Layanan Publik

Sekda Maluku, Kasrul Selang didampingi Sekda Ambon, A.G. Latuheru dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet saat membuka acara Pendampingan Kepatuhan Layanan Publik. (ist.)

AMBON, SPEKTRUM- Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Maluku, Kasrul Selang membuka kegiatan Pendampingan Kepatuhan Layanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan provinsi Maluku, Senin (24/5/2021) di Swissbelt Hotel.

Dikutip dari rilis Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Maluku yang diterima Spektrum hari ini, pembukaan ditandai pemukulan Tifa oleh Sekda Maluku dan Sekda kota Ambon, A.G. Latuheru didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet.

Kegiatan tersebut dilakukan karena sebagai lembaga pengawas, Ombudsman Maluku mengambil peran melakukan pembekalan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kasrul Selang, menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ombudsman Perwakilan Maluku yang telah menginisiasi kegiatan tersebut bagi organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota se-Maluku.

Dikatakan, kegiatan pendampingan ini memiliki nilai strategis sebagai upaya untuk mendampingi badan publik yang menjadi objek penilaian kepatuhan layanan publik.

“ Mempersiapkan dan memperbaiki standar pelayanan publik, sebelum dilakukan penilaian kepatuhan layanan publik oleh Ombudsman RI,” kata Sekda.

Sekda menjelaskan, era milenial menuntut manusia untuk berkembang lebih pesat. Perkembangan tersebut mempengaruhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan dinamisnya tuntutan kebutuhan masyarakat, mendorong penyelenggara layanan untuk lebih aktif memberikan pelayanan publik yang prima. Itu menandakan adanya hak dan kewajiban yang terbarui yang timbul antara penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Secara umum, hal tersebut tdiatur dalam peraturan yang berlaku melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun peraturan tersebut lahir untuk memberikan kepastian hukum antara hubungan penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

“ Standar pelayanan publik menjadi sesuatu hal yang penting, karena merupakan kondisi ideal pemenuhan layanan publik oleh badan publik,” jelasnya.

Menurut Sekda, tidak dipungkiri bahwa dalam kondisi saat ini, masih ditemui keterbatasan dan kekurangan dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat belum memenuhi standar layanan atau belum berkualitas. Upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat, seiring dengan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik terus dilakukan oleh seluruh badan publik, termasuk pemda Maluku dan pemerintah kabupaten kota se-Maluku.

” Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, lanjut Sekda, memiliki peran sentral dan strategis dalam mengawasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan clean government dan good governance.

Atas dasar itu,  Ombudsman diberikan tanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dan anti korupsi serta mendorong badan publik di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tentunya akan berdampak pada kepuasan masyarakat.

Penilaian kepatuhan penyelenggara layanan publik terhadap standar pelayanan, lanjut Sekda, tentunya merupakan upaya untuk menilai dan mengevaluasi layanan publik yang telah dilaksanakan oleh badan publik sehingga dapat diketahui tingkat kualitas pelayanan public.

Bagi Sekda, Pemprov Maluku bertekad untuk mewujudkan good governance dan clean government. Komitmen ini senantiasa diterapkan dalam setiap kebijakan, termasuk pelayanan publik dengan mengedepankantransparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan kepada Ombudsman Maluku danjuga seluruh masyarakat agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Maluku.

” Segera laporkan jika ditemui kelemahan, kekurangan, penyimpangan dan kecurangan yang terjadi disertai bukti sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas dalam pelayanan publik,” tutup Sekda.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Hasan Slamet menyadari, bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan pihaknya hari ini, merupakan langkah ikthiar agar memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

” Acara hari ini sangat penting untuk dilaksanakan karena ini merupakan suatu ikhtiar kita dalam sinergi bersama untuk mewujudkan pelayanan publik,” kata Hasan.

Dia menyampaikan, wujud pelayanan publik yang prima butuh ikhtiar berkelanjutan, transformasi sistem tata kelola yang baik, perubahan mainset dan budaya kerja birokrasi yang senang dilayani berubah menjadi senang melayani.

Saat ini, dibutuhkan kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku yang tercemar kepada hal-hal prosedular, administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan inovasi dan berorientasi pada hasil.

” Kami sebagai lembaga pengawas terus mendorong pemerintah daerah ataupun semua instansi vertikal, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan kepada masyarakat,” ujar Hasan.

Secara umum tujuan kegiatan pendampingan ini adalah agar setiap OPD dapat melakukan perubahan atau perbaikan standar pelayanan publik, dari yang sudah ada dan belum ada, untuk saling melengkapi seperti mengidentifikasi komponen standar pelayanan publik dan membantu semua pimpinan OPD untuk memenuhi sebuah bentuk komponen standar pelayanan publik. (HS-17).

Pin It on Pinterest