Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Jaksa Tak Tanggapi Eksepsi Ferry Tanaya

Jaksa Tak Tanggapi Eksepsi Ferry Tanaya

Sidang Fery Tanaya

AMBON, SPEKTRUM – Isi dakwaan dalam berkas kasus pembelian lahan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achamad Atamimi mempertahankan dakwaannya.
Ini tertuang dalam replik atau jawaban atas pembelaan (eksepsi) dari tim kuasa hukum terdakwa Ferry Tanaya.

Sidang dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) digelar Selasa, (18/5/2021) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, dipimpin Hakim Ketua, Pasti Tarigan didampingi dua hakim anggota lainnya.

JPU Atamimi menuturkan, terhadap tanggapan atau pembelaan tim kuasa hukum Ferry Tanaya tersebut, dirinya tetap mempertahankan isi dakwaan, karena sudah berdasarkan pada fakta di lapangan.

Dalam dakwaan itu JPU menyebut, lahan seluas 48.645 meter persegi tidak memiliki hak menerima ganti rugi pada bidang tanah dikawasan tersebut, mengingat status tanah adalah tanah Erfpacht dengan pemegang hak almarhum Zadrach Wakano yang meninggal di tahun 1981.

Di tahun tahun 1985, ahli waris Zadrach Wakano melakukan transaksi dengan Ferry Tanaya, padahal sesusi Ketentuan Undang Undang, tanah Erfpacht tidak bisa dipindah tangankan, baik kepada ahli waris atau pihak lain.
Setelah pemegang hak meninggal maka selesai sudah, hak atas tanah itu dan dikembalikan haknya ke negera.

Namun berdasarkan fakta yang ada Ferry Tanaya justru menerima ganti rugi dari pihak PLN yang berakibat menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.6.081 miliar.
Terhadap dakwaan tersebut, Ferry Tanaya melalui kuasa Hukum Henry Yosodiningrat mengajukan keberatan, kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan objek perkara yang sedang dilangsungkan sidang perdata di Pengadilan Negeri Namlea, Kabupaten Buru.

Dalam dakwaan, Jaksa menyebut terdakwa tidak berhak atas tanah, dan tidak berhak menerima ganti rugi sebesar Rp.6.081 miliar.
Disampaikan, proses perdata masih bergulir di PN Namlea sehingga jaksa tidak bisa menentukan berhak atau tidaknya lahan dimaksud.
“Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal ini, untuk menyatakan berhak ataukah tidak atas tanah dimaksud dan berhak ataukah tidak menerima ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut haruslah lebih diuji terlebih dulu lewat jalur perdata. Dan saat ini, sedang berlangsung perdatanya di Pengadilan,” ujar Yosodiningrat.

Dia menyatakan, merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang menuliskan bahwa, Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata.

Sidang akan digelar pekan depan dengan agenda putusan mejelis hakim atas eksepsi dalam kasus dimaksud. (HS-18)

Pin It on Pinterest