Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Ungkap Tersangka Korupsi di DLHP Ambon

Ungkap Tersangka Korupsi di DLHP Ambon

Dugaan kejahatan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon masih belum jelas. Kejaksaan diminta mengungkap dalang kejahatan pada dinas tersebut. Miliaran rupiah raib tanpa kepastian.

AMBON, SPEKTRUM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon belum menetapkan tersangka pada kasus dugaan penyimpangan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kenderaan dinas dan operasional sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon tahun 2019 dan 2020.

Padahal, penyidik Tipidsus Kejari Ambon sejak Selasa, 13 April 2021 lalu, telah menaikan status perkara yang diduga merugikan negara miliaran rupiah tersebut, dari tahapan penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status ke tahapan penyidikan dilakukan setelah penyidik lakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 30 orang saksi, termasuk Kepala Dinas LHP Ambon, Lucia Izaak.

Kepada Spektrum, Kasie Intel Kejari Ambon, Djino Talakua mengaku belum ada tersangka.
“Untuk kasus tersebut belum ada penetapan tersangka, ikuti saja, nanti Kajari yang berikan keterangan,” kata Djino belum lama ini melalui sambungan ponselnya.

Sebelumnya melalui konfrensi pers di kejaksaan negeri Ambon, Kajari Ambon, Dian Frits Nalle mengungkapkan bahwa, kasus dugaan penyimpangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Demikian dijelaskan Dian kepada wartawan, Selasa, (13/4/2021) menyebutkan, untuk tahun 2019, penyimpangan yang dilakukan diduga sekitar Rp.7 miliar, sedangkan untuk tahun 2020 masih terus dilakukan pemeriksaan.
“Kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan adanya beberapa laporan fiktif, dan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya,” kata Dian.

Sementara itu, sumber Spektrum di Kejari Ambon menyebutkan, dari hasil pemeriksaan saksi terungkap, jatah rute mobil sampah ada tiga namun ternyata yang dilayani hanya dua rute saja.

Selain itu, dalam sehari mestinya setiap mobil sampah memiliki jatah BBM 50 liter namun kenyataanya hanya diberi 20 liter BBM per mobil setiap hari.
“Sopir disuruh tanda tangan laporan pemakaian ban dalam satu tahun sebanyak 16 buah padahal para supir mobil sampah hanya peroleh jatah 4 ban setahun.

Bahkan mobil sampah yang tidak beroperasi nomor mobilnya tetap dicatat untuk memperoleh jatah BBM, ban serta perawatan lainnya,” kata sumber ini.
Kepada wartawan Rabu, (19/5/2021) di Ambon, Praktisi Hukum, Marnex F. Salmon, SH mengaku, kasusnya harus diungkap tuntas.

Pasalnya, kerugian keuangan negara pada instansi DLHP Ambon ini sangat tidak masuk akal, lantaran jatah untuk kendaraan tidak wajar.
“Ada anggaran yang ditetapkan, tapi kenapa bisa kurang? Bahkan kendaraan tidak mendapat jatah operasional sewajarnya. Inikan tidak wajar. Saya menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus ini,” terang dia menduga.

Olehnya itu dirinya memintah pihak kejaksaan untuk ungkap pelaku kejahatan dalam dugaan kasus korupsi BBM maupun jatah operasional kendaraan pada DLHP Ambon tersebut.
“Penyidik kejaksaan harus mengungkap kasusnya, agar dapat diketahui siapa dalangnya. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” tandasnya. (TIM)

Pin It on Pinterest