Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Dirut PT. PLN Pusat Dipolisikan

Dirut PT. PLN Pusat Dipolisikan

Marthin Stevanus Muskita, Ahli Waris Muskita/Latumalea.

AMBON, SPEKTRUM – Direktur Utama PT. PLN Pusat, Zulkifli Zaini, Senin (17/5/2021), dilaporkan ke Polda Maluku.
Zulkifli Zaini dilaporkan oleh Marthin Stevanus Muskita, Ahli Waris Muskita/Latumalea yang adalah pemilik sah atas Dusun Dati Sopiamaluang atau yang dikenal dengan lahan eks hotel anggrek yang berlokasi disebagian kawasan Batu Gajah, dan sebagaian di Kawasan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Ambon, berdasarkan Putusan Pengadilan.
Kasus ini diketahui telah bergulir lama hingga akhirnya Ahli Waris Muskita Latumalea mendapat kekuatan hukum tetap sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut, yang telah dieksekusi pada Tanggal 6 April 2011 oleh PN Ambon. Dimana pada saat eksekusi itu dilakukan, pihak PT. PLN (Persero), justru tidak melakukan perlawanan terhadap proses itu.
Dan selanjutnya, pada Tahun 2018, pihak Ahli Waris menyurati PT. PLN Wilayah Maluku-Malut untuk memindahkan gardu hubung A4 milik mereka yang ada dalam lokasi yang telah dieksekusi. Namun tidak ada tanggapan, bahkan hingga kini.
Padahal, telah dilakukan mediasi oleh Kepala Deputi Bidang I KSP, Febry Tetelepta, di Jakarta, yang turut dihadiri oleh pihak PLN dalam hal ini, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara dan Senior Executive Vice President Devisi Hukum Korport, serta Ahli Waris yang didampingi Kuasa Hukumnya, Elizabeth Tutupary dan Rocky Tousalwa.
“Memang hasil mediasi saat itu, tidak ada titik temu, dikarenakan pihak PLN, dalam hal ini Devisi Hukum, Bapak Deden Fajar tetap bersikeras, bahwa lahan gardu itu memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan menurut mereka, itu tanah Negara,”tutur Tutupary, kepada Spektrum, Senin (17/5/2021), di Ambon.
Sementara diketahui, lanjut Tutupary, SHGB Nomor 78 yang dikantongi pihsk PLN, seluas 27 M², haknya telah berakhir sejak 12 November 2016 berdasarkan surat dari BPN Kota Ambon Nomor HP.01.02/228-81.71/II/2021. Namun pihak PT. PLN (Persero) bersikeras dan enggan memindahkan gardu hubung tersebut.

Direktur Utama PT. PLN Pusat, Zulkifli Zaini.


Terkait dengan itu, maka Direktur PT. PLN Pusat dianggap paling bertanggungjawab atas peristiwa pidana penyerobotan hak atas tanah atau larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960.
“Karena tidak adanya tanggapan dari pihak PLN, baik dari somasi yang dilayangkan, hingga mediasi yang dilakukan oleh KSP, maka dengan itu, kami dari pihak ahli Waris Muskita Latumalea melaporkan pihak PLN, dalam hal ini, Direktur PT. PLN Pusat,”cetusnya.
Sehubungan dengan laporan itu, Tutupary berharap, Kepolisian Daerah Maluku, dalam hal ini Kapolda Maluku, agar memberikan atensi besar untuk menuntaskan persoalan dimaksud,”pintanya. (HS-19)

Pin It on Pinterest