Juni 14, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

LP-KPK MBD Dibentuk

LP-KPK MBD Dibentuk

Sekretaris Komcap Maluku Barat Daya LP-KPK, Wilson Kalep Marcus.

AMBON, SPEKTRUM – Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) RI untuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dibentuk.
Organisasi yang diketuai Yosias Wewarkey ini bertujuan untuk turut memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Komcap Maluku Barat Daya LP-KPK, Wilson Kalep Marcus, dalam rilisnya yang diterima Spektrum, Sabtu (15/5/2021) menuturkan, tanggungjawab LP-KPK akan dilaksanakan dengan baik serta dibingkai dalam totalitas demi kemajuan organisasi, dan bangsa ini.
Menurutnya, hadirnya LP- KPK ini, memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas serta memantapkan tekat dan menyatukan komitmen, khususnya Daerah Maluku Barat Daya untuk senantiasa memiliki budaya anti-korupsi.
“Kedepan, pengurus yang telah dikukuhkan ini akan turun sampai ke Desa-desa untuk mengawasi anggaran Pemerintah, baik dari Pemerintah daerah, maupun anggaran dari pusat. Kita akan melaksanakan tugas sesuai amanah yang diberikan,”tandasnya.
Dengan itu pihaknya berharap,
lembega terkait, seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan juga Legislatif, dapat membuka diri demi dan untuk sama-sama perangi korupsi di MBD.
“Kehadiran LP-KPK tetap bersinergis dengan Pemerintah dalam konteks pengontrolan dan pengawasan setiap kebijakan pengelolaan sistem pemerintahan, mulai dari tingkat Pusat sampai ke Desa. Kami tetap bersinergis dengan Pemerintah dan selalu menjaga eksistensi LP-KPK sebagai lembaga Independen dan tetap menjalin hubungan kerjasama dengan tiga lembaga, yaitu Eksekutif, Legislatif dan juga Yudikatif,”ujarnya.
Dia menegaskan, bahwa secara kelembagaan LP-KPK, telah terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pusat sejak Tanggal 25 Mey 2015. Dengan demikian, legitimasi secara kelembagaan sudah jelas tinggal saja nanti di tindaklanjuti untuk penyesuaian di Daerah setelah ini.
“Adapun beberapa poin penting yang nantinya kami akan berdiskusi/audens dengan lembega lembaga terkait. Kongkritnya adalah peran Pemerintah Desa dalam hal transparansi pengelolaan ADD/DD, sehingga kita sama-sama bisa mengontrol proses berjalannya sistim pemerintahan di MBD,”katanya.
Untuk itu, pihakbya berharap, semua unsur lembaga terkait, bisa membuka diri, sehingga hubungan kerjasama yang nantinya dibangun selalu bersinergis. Karena sebagai Lembaga Independen, LP-KPK akan tetap mewujudkan nilai-nilai independensinya. (HS-19)

Pin It on Pinterest