May 16, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Potensi Kerumunan

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Potensi Kerumunan

Mendagri Tito Karnavian

AMBON, SPEKTRUM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kepala Daerah yakni Gubernur/Bupati/Walikota bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengantisipasi potensi kerumunan yang terjadi jelang lebaran.
“Setiap Kepala Daerah dan Forkopimda, agar mengidentifikasi potensi kerumunan di daerahnya masing-masing, yang berhubungan dengan ekonomi seperti pasar, mall dan lain-lain. Di beberapa kasus sudah terjadi, harus diantisipasi,” kata Karnavian pada saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan agenda, pembahasan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, diikuti Gubernur Maluku, Murad Ismail dari kediamannya Poka, Kecamatan Teluk, Kota Ambon, Senin (3/5/2021).

Mantan Kapolri itu menilai, peran kepala daerah bersama Forkopimda dalam penegakan aturan dan protokol kesehatan, menjadi kunci dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19, termasuk di dalamnya rencana aksi dalam melakukan pencegahan di setiap kegiatan atau tempat yang berpotensi terjadi penularan.
“Perlu ada langkah dari Forkopimda untuk melakukan antisipasi, mengidentifikasi daerah yang mana, apa bentuk kegiatannya, pasar mana, mall mana? Kemudian lakukan langkah pencegahan termasuk penegakan aturan,” tandas Mendagri.

Gubernur Maluku, Murad ismail

Saat Rakor tersebut, Gubernur Maluku didampingi Sekda, Kasrul Selang, Pangdam XVI/Pattimura J. A. Rahawarin, Kadis Kesehatan Meykal Pontoh dan Forkompinda terkait.
Rakor ini juga dihadiri Kepala BNPB Doni Munardo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan Kementerian Agama/Kesehatan dan kementerian terkait lainnya.

Karnavian menjelaskan, bercermin pada fenomena penyebaran kasus Covid-19 di India yang disebabkan berbagai faktor, salah satunya ritual keagamaan, Mendagri menekankan, situasi dan kondisi jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, tak lantas mengabaikan protokol kesehatan.
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna membatasi mobilitas masyarakat, agar mengidentifikasi potensi kerumunan di daerahnya masing-masing, yang berhubungan dengan ekonomi seperti pasar, mall dan lain-lain. (TIM)

Pin It on Pinterest