May 7, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Kabupaten Kota tak Dapat Alokasi SMI, Akademisi: Pemprov tak Bisa Disalahkan

Kabupaten Kota tak Dapat Alokasi SMI, Akademisi: Pemprov tak Bisa Disalahkan

Dr. Sherlock Lekipiouw

AMBON.SPEKTRUM – Skema pembagian atau alokasi proyek yang dibiayai melalui pinjaman dari PT SMI ke kabupaten dan kota di Maluku, sangat bergantung pada dukungan data dan perencanaan yang disiapkan pemerintah setempat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tak bisa disalahkan.

“Apakah Pemerintah kabupaten kota telah menyiapkan perencanaan pembangunan daerahnya yang akan dibiayai dengan pinjmanan SMI atau tidak? Dalam alokasi, juga perlu dilihat secara proporsional,” kata ahli hukum Tata Negara, Universitas Pattimura, Sherlock Lekipiuow.

Tim Asistensi Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku ini menyebut, sesuai PermenKeu 105/PMK.07/2020, mengatakan, acuan implementasi penggunaan pinjaman kegiatan yang dikoordinasikan dengan PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, paling sedikit memuat beberapa hal.

Diantaranya, sebut dia, rencana kegiatan, perhitungan nilai kegiatan, rencana penarikan pinjaman PEN Daerah, dan rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

“Itu artinya, pengujian terhadap penggunaan Dana Pinjaman SMI salah satunya adalah melalui 4 indikator tersebut,” pungkas.

Pemerintah Provinsi Maluku, tahun lalu mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp700 miliar. Dana ini dipakai untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di sejumlah kabupaten dan kota.

Sherlock menjelaskan, dana ini masuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat. Tujuannya membiayai proyek strategis yang bersifat pelayanan publik, dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu tujuan alokasi pinjaman ini, kata dia, adalah membangun infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi, seperti infrastruktur jalan, pengairan, perumahan, perkotaan ruang terbuka hijau, perkotaan bangunan publik, sosial pariwisata dan sosial kesehatan.

“Terhadap rencana program dan kegiatan yang memiliki daya dorong ekonomi dan program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19, tentunya merupakan domain pemerintah daerah melalui skema kebijakannya,” kata dia.

Desakan dan tuntutan kelompok masyarakat, kata dia, merupakan bentuk dari respon atas akses keterbukaan informasi publik. Hanya saja, permintaan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku, ada mekanisme yang harus dihormati.

Menurut dia, mekanisme dan proses pertanggung jawaban atas Dana PEN melalui skema pinjaman SMI sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Disisi lain, DPRD sebagai representase keterwakilan rakyat, memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.

Selain pengawasan dari DPRD, kata dia, ada empat lembaga yang turut mengontrol serta mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan menggunaan dana pinjaman dari PT SMI.

Empat lembaga itu yakni BPK, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. “Tentunya juga melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat,” kata Sherlock. (TIM)

Pin It on Pinterest