Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Wamenkumham Sebut Hakim Penyebab Over Capacity di Lapas

Wamenkumham Sebut Hakim Penyebab Over Capacity di Lapas

AMBON, SPEKTRUM– Persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bukan persoalan Kementerian Hukum dan HAM karena Lapas hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh hakim. Sebagai tempat pembuangan terakhir, Lapas tidak dapat mengintervensi sistem peradilan pidana dari awal.  

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hieriej dalam sambutannya mengawali Diskusi Publik tentang Rancangan Undang-Undang KUHP yang berlangsung di Swissbelt Hotel, Ambon

“ Jadi bapak ibu banyak disini dari teman-teman Lapas yang bergabung disini. Saya selalu mengatakan persoalan over capacity di Lapas, itu bukan persoalan kementerian hukum dan HAM. Bukan. Jadi yang menyebabkan over kapasitas itu hakim. Bukan petugas Lapas,” tandasnya.

Wamenkumham, Edward Omar Syarif Hieriej menandatangani prasasti sesaat sebelum memberikan sambutan

Olehnya, jika bermaksud mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas, menurutnya hal yang perlu dilakukan adalah membuat pembaharuan sistem hukum secara holistik. Antara lain adalah dengan pengesahan RUU KUHP karena meskipun pidana penjara masih diakui sebagai pidana pokok tetapi pidana penjara adalah alternatif yang paling akhir dilakukan disamping pidana-pidana lainnya.

“ Ada pidana denda, ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial. Memang terjadi perubahan yang sangat signifikan di negara-negara Eropa Barat dan di Amerika Utara sejak 1990,” ungkapnya.

Dikatakan, sejak 31 tahun lalu, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, sudah melakukan modifikasi-modifikasi yang disebut Semi Detention dan Weekend Detention.

Ia mencontohkan, jika ada yang divonis hakim hukuman katakanlah 3-4 tahun penjara, tidak selamanya dia mendekam di dalam penjara tetapi ada pilihan Semi Detention. Dia hanya masuk Lapas dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.

“Jadi ada berbagai macam modifikasi. Tujuannya untuk menghindari stigmatisasi terhadap seorang narapidana. Lalu apa yang dia lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Dia melakukan aktifitas seperti biasa,” terangnya.

Sedangkan modifikasi Weekend Detention, narapidana hanya masuk Lapas di akhir pekan saja. Dia masuk penjara dari hari Jumat jam 12 malam, dia keluar dari penjara jam 12 malam hari Minggu.

Ia juga menyarankan, paradigma Catur Wangsa penegak hukum -Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara- selayaknya dirubah menjadi Panca Wangsa –ditambah para Petugas Lapas- karena polisi, hakim, jaksa dan pengacara, begitu perkara selesai, terpidana dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak mau tahu yang terjadi dengan terpidana.

“ Itu adalah tugas dari Lapas. Paling tidak, ada 3 tugas pembinaan. Satu, dia harus dipersiapkan ketika kembali ke masyarakat, dia bisa diterima. Yang kedua, ia tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Yang ketiga, ia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu bukan pekerjaan yang ringan bagi seorang atau bagi teman-teman di Lapas,” ucapnya.

Menurutnya, RUU KUHP yang sekarang dibahas adalah rekodifikasi. Didalam kebijakan hukum pidana dikenal 3 istilah yaitu kodifikasi dimana peraturan-peraturan di luar KUHP dihimpun menjadi satu buku. Sedangkan dekodifikasi adalah sebaliknya, mengeluarkan aturan-aturan yang ada di KUHP menjadi undang-undang tersendiri. Istilah ketiga adalah rekodifikasi dimana berbagai aturan yang tadinya dalam KUHP dikeluarkan dari KUHP kemudian dimasukkan dan dihimpun kembali ke dalam KUHP.

“ Itulah yang ditempuh oleh Pemerintah dan DPR. Jadi yang kita lakukan itu adalah rekodifikasi. Sebab ketika kita merdeka, berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, segala aturan lembaga Negara masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD itu,” bebernya.

Upaya rekodifikasi ini, lanjut Wamenkumham, menghasilkan rancangan undang-undang tetap tentang KUHP. Pembentukan RUU KUHP telah melalui langkah panjang yang dimulai sejak seminar hukum nasional pada tahun 1963. Walaupun melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya namun tetap sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Dikatakan, selama ini belum ada satupun KUHP yang disahkan oleh Pemerintah yang menimbulkan problematika karena antara KUHP yang satu dengan KUHP lainnya yang digunakan para penegak hukum berbeda terjemahannya. Ia mencontohkan KUHP terjemahan dari R Susilo dengan KUHP terjemahan dari Moeljatno yang disebutnya berbeda seperti bumi dan langit. Ia merujuk Pasal 107 KUHP tentang Permmufakatan jahat, menurut Moelyatno diancam sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Itu berarti ancaman pidananya ancaman pidana mati. Sedangkan terjemahannya Susilo mengatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan maka diancam pidana maksimum 6 tahun.

“ Untung saya jadi akademisi. Kalau saya jadi lawyer, begitu sidang di pengadilan saya tantang hakim dan jaksa -yang anda pakai ini KUHP yang mana?. Padahal antara 1 KUHP dengan KUHP yang lain, berbeda?. Saya bisa tunjuk pasal-pasal yang mana karena saya membaca naskah aslinya. Itu perbedaan sangat signifikan. Satu pidana mati, satu pidana 6 tahun. Mana yang akan kita pakai?,” tandasnya. (HS.17)

Pin It on Pinterest