Agustus 2, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Humas SKK Migas Maluku Sebut “Perzinahan” Jadi Kendala Blok Masela

Humas SKK Migas Maluku Sebut “Perzinahan” Jadi Kendala Blok Masela

AMBON, SPEKTRUM– Kepala Departemen Humas SKK Migas Papua-Maluku, Galih Agussetiawan  menyebutkan ada sekitar 284 perizinan yang perlu diurus untuk kegiatan Hulu Migas, termasuk di Blok Masela.

Salah satu yang menjadi kendalanya adalah yang ia sebut soal Perzinahan -gabungan dari kata Perizinan dan Pertanahan.

Hal ini disampaikan pada saat diskusi terkait isu tantangan dan peluang pengelolaan Blok Masela yang diadakan alumni Universitas Pattimura (Ikapatti) pada saat Musyawarah Besar (Mubes) I di Hotel Swissbelt pekan lalu.

Menurutnya, wilayah hutan di wilayah Barat sangat sedikit dan kepemilikannya bukan secara komunal yang melibatkan banyak masyarakat adat sehingga lebih mudah mengurus perijinan penggunaan lahannya. Berbeda dengan di wilayah Timur yang 85% kawasan hutan harus menggunakan izin terlebih dahulu jika hendak digunakan yang sulit diurus karena melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“ Maaf kalau saya disebut bercanda. Masalahnya adalah terkait dengan Perzinahan. Perzinahan yaitu perizinan dan pertanahan. Pengadaan tanah menjadi kendala di sini, berbeda dengan di barat Indonesia,” ungkapnya.

Pin It on Pinterest