Juli 28, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

PT. Bumi Putra Tahan Dana Pensiun 13 Karyawan PDAM Ambon

PT. Bumi Putra Tahan Dana Pensiun 13 Karyawan PDAM Ambon

AMBON, SPEKTRUM – Terhitung sejak Januari 2019 hingga Maret 2021 ini, PT. Bumi Putra Cabang Ambon masih menahan dan tidak membayar dana pensiun 13 karyawan purnabakti PDAM Kota Ambon.

Sebagai penyalur dana pensiun PDAM Kota Ambon, sikap Bumi Putra tentu menyulitkan pihak karyawan. Alhasil, persoalan itu diadukan ke Komisi II DPRD Kota Ambon.

Usai rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu, didampingi Sekretaris Komisi II, Hary Far Far dan dihadiri Anggota Komisi, serta pihak PDAM dan OJK yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Ambon, Kamis (25/3/2021), Taihitu menuturkan, langka komisi selanjutnya akan menemui Daperma Pemsi dan pihak PT. Bumi Putra Pusat di Jakarta, untuk memlertanyakan persoalan dimaksud.

“Kita akan mempertanyakan tentang dana pensiun 13 pegawai PDAM ini. Sekaligus kami akan kroscek soal saham sebesar Rp. 6 miliar milik PDAM yang ada di Bumi Putra. Itu yang jadi konsereng kami,”ujar Taihutu, kepada Wartawan.

Dia menjelaskan, bahwa problem dana pensiun tersebut, bukan pada tahapan atau tingkatan managemen yang ada di Bumi Putra Cabang Ambon, tetapi secara nasional. Maka atas dasar itulah, komisi menanggap persoalan ini mesti dibicarakan tuntas.

“Arah kebijakan komisi seperti itu. Kami akan bersama-aama dengan PDAM, disini ada Direkturnya, untuk bicarakan dengan Wali kota juga, menyangkut kesinambungan prospek kesejahteraan pegawai PDAM. Artinya kalau Bumi Putra seperti ini, mungkinkah bisa ada pihak ketiga yang bisa dijadikan mitra oleh PDAM agat bisa melihat tunjangan gaji pensiunan mereka,”tuturnya.

Salam artinnya lanjutnya, dimungkinkan atau tidak, jika ini dikembalikan ke Daperma Pemsi, maka dana yang ada pada Bumi Putra, juga turut serta. Mengingat ada problem problem pada PT. Bumi Putra.

“Artinya kalau balik, saham kita gimana, hangus tidak, atau dananya ikut serta. Sebab Rp. 8 miliar ini termasuk nanti dia membiayai gaji pensiun dari pegawai PDAM yang nanti juga akan pensiun, sedangkan yang sekarang 13 orang ini saja balum dibayar. Padahal Tahun ini, 2021, ada sekitar 20 orang lagi. Itu artinya akan semakin menumpuk,”jelasnya.

Maka dari itu, komisi II akan memgambil langkah untuk menuntadkan persoalan ini. “Jangan kita hanya bicarakan soal UMR atau gaji karyawan, sementara mitra kita disini sedang bermasalah dengan dana pensiun mereka,”cetusnya. Langkah-langkah itu yang akan diambil oleh komisi, dan secara resmi pihaknya akan surati OJK untuk minta referensi OJK tentang sikap OJK untuk Bumi Putra. Hal ini dilakukan agar dalam pembahasan internal nantinya, sudah diketahui.

“Agar enak ketika kita bicarakan internal Pemda dengan DPRD. Apakah Daperma Pamsi ini sebagai salah satu solusi, kalau hasil OJK seperti itu. Yang berikut soal selamatkan saham 8 miliar milik PDAM ini juga. Dan itu harus ditanyakan ke Bumi Putra Pusat,”katanya.

Jika, tambahnya, PT. BP beralasan bahwa keterlambatan itu disebabkan mekanisme, dimana ada sistem antri didalam, maka itu harusnya dijelaskan secara terang-terangan.

“Kita harus tanya juga di Bumi Putra Pusat. Kalau belum cair karena daftar antri dan dia berada dalam pengawasan OJK, sehingga prosesnya terhambat. Tapi kalau ini tidak dituntaskan. Maka yang rugi karyawan PDAM yang selalu setiap Tahun bayar iuran PSL,”ujarnya.

Sementara itu, Herlin Patturuhu, Kasubbag Administrasi Umum Personalia PDAM Kota Ambon

 menambahkan, bahwa sesuai penjelasan Kepala Cabang PT. Bumi Putra Ambon, bahwa kendalanya ada pada AJB 1912 Pusat.

“Jadi mekanismenya kita PDAM mengklaim bagian kita ke Bumi Putra di Cabang Ambon, nanti mereka mengusulkan ke BP Jakarta,”jelasnya.

Disinggung soal total dana dari 13 karyawan tersebut, Puturuhu menjelaskan, sekitar Rp. 1,7 miliar. Namun untuk keseluruhan saham PDAM, ada Rp. 8 miliar.

“Jadi kita hanya mengusulkan hak kita ke Bumi Putra sebagai penyelenggara pensiun PDAM. Proses seharusnya hanya 1 minggu selesai. Tapi alasannya soal mekanisme. Tapi ini karena sudah sejak 2019 sampai 2021 ini, makanya kami ke DPRD,”ujarnya.  (HS-19)

Pin It on Pinterest