Agustus 2, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

DPD Partai Demokrat Maluku Sambangi Kanwil Hukum dan HAM

DPD Partai Demokrat Maluku Sambangi Kanwil Hukum dan HAM

AMBON, SPEKTRUM – Setelah kubu Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, kini giliran Partai Demokrat versi AHY di Maluku yang mendatangi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku guna menyerahkan sejumlah dokumen keabsahan partai tersebut, Senin (15/03/2021).

Tak tanggung-tanggung, DPD Partai Demokrat Maluku dibawa komando Rooy Pattiasina mengerahkan 15 pengacara diketuai Herman Hattu untuk mengawal proses tersebut.

Kuasa hukum Demokrat Maluku Herman Hattu berharap dengan penyerahan dua poin utama ini, dapat ditindaklanjuti oleh kemenkumham Maluku ke Kementerian Hukum dan HAM di pusat. “Bahwa Demokrat Maluku dan seluruh pengurus menolak Demokrat hasil KLB. Dan DPP yang sah adalah dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) tidak ada yang lain,” kata Hattu.

Kepada Pengurus DPD Parta Demokrat Maluku, Kakanwil Kemenhukam Maluku, Andi Nurka memastikan akan menyerahkan dokumen tersebut ke Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta.
“Kami punya atasan di Kementerian untuk itu akan kami sampaikan untuk dikaji selanjutnya,” kata Nurka.

Selanjutnya kepada wartawan, Ketua DPD Demokrat Maluku, Rooy Pattiasina menjelaskan DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku telah menjadwalkan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dihadiri pimpinan dan pengurus partai se- Maluku di Kota Ambon, Selasa (16/03/2021).

Pattiasina memastikan, maksud dan tujuan digelarnya rakorda, salah satunya adalah sikap mereka terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara yang dihadiri 11 delegasi dari Maluku.

Pattiasina meminta kader Demokrat di Maluku tetap tenang, karena Denokrat yang sah adalah Demokrat bersama SBY.

“Jadi, besok (Selasa), kita akan melakukan rakorda dengan Ketua DPC dan Anggota Fraksi se- Maluku. Kita akan rapat bersama,” tegas Pattiasina.

Ditanya soal AD/ART Partai yang dipakai sebagai acuan, apakah AD/ART 2020 atau AD/ART 2005, Pattiasina menyebut AD/ART 2020 karena sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Kan kita punya AD/ART 2020 sudah ditetapkan oleh Kemenkumham. Jadi, itu tetap sah. Yang tidak sah itu, yang mereka punya,” tegas Pattiasina.

Terkait dengan pertemuan bersama Kanwil Hukum dan HAM Maluku, Pattiasina mengatakan, dokumen yang diserahkan adalah AD/ART Partai yang menjadi acuan dilakukan KLB, serta Surat Keputusan (SK) Pengurus Partai Demokrat, yang mana dalam SK itu, terdapat nama-nama yang memiliki hak suara.

Sebelumnya, dalam jumpa pers pekan lalu di Ambon, Pimpinan 11 Delegasi Maluku yang mengikuti KLB Deli Serdang Marcus Pentury menyebut Kongres V Partai Demokrat di Jakarta yang berakhir dengan terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum inkonstitusional.

Olehnya, Pentury menegaskan, Kongres V yang juga menetapkan AD/ART 2020 dicap tidak sah dan inkonstitusional karena forum kongres dikatakan tidak membahas rancangan perubahan AD/ART 2005. (HS-16)

Pin It on Pinterest