Connect with us

Berita Utama

Jaksa Siap, Peran Ahli di Praperadilan Ferry Tanaya

Ferry Tanaya.

AMBON, SPEKTRUM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah siap menghadapi proses sidang praperadilan yang diajukan Ferry Tanaya selaku pemohon praperadilan. Tersangka Ferry kembali, ingin bebas dari jeratan hukum kasus PLTMG Namlea yang disangkahkan Jaksa selaku termohon praperadilan.

Bahkan, dalam kesiapan ini Jaksa telah menyusun strategi matang untuk melawan Ferry. Baik saksi fakta, kabarnya juga Jaksa telah menyiapkan saksi ahli untuk melawan Ferry Tanaya. Ada nama Fahri Bacmid yang dihadirkan nanti sebagai ahli Hukum Tata Negara (HTN) dalam sidang praperadilan ini.

Di sisi lain, selain ahli Pidana. Pihak Ferry Tanaya juga menghadirkan ahli Bahasa dalam kasus pidana praperadilan ini. Ahli bahasa menurut mereka, untuk menfasirkan isi amar putusan praperadilan sebelumnya, yang bebeaskan Ferry Tanaya dari kasus tersebut.

Kejati Maluku sendiri tak banyak berkomentar soal strategi nelawan Ferry Tanaya ini. Namun, mereka optis siap untuk melawan proses sidang praperadilantersebut. Menyoal nama Fahri Bacmid sebagai saksi Ahli HTN, mereka enggan menyebut.

“Pastinya siap. Saat ini saya lagi dinas luar. Nama Fhari yang disebut, saya belum tau kesitu, ikuti saja nanti,” ujar Kasi Penuntutan Kejati Maluku, Ahmad Atamimi kepada nedia ini, Minggu 21 Februari 2021.

Sementara sumber didalam Kejati Maluku yang enggan namanya di publis media ini mengaku, nama Fahri Bacmid disiapkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli HTN dalam sidang praperadilan nantinya. “Ya, salah satunya. Dia ahli HTN,” jelas sumber itu singkat, sesaat melihat Fahri Bacmid masuk kedalam kantor Kejati Maluku, Jumat 19 Februari 2021.

Sementara Ferry Tanaya melalui kuasa hukumnya, juga mengaku siap. Bahkan, kasiapan untuk mengalahkan Jaksa itu, ahli Bahasa juga dihadirkan. “Sebagao pemohon pastinya kita siap. Ahli bahasa kita siapkan. Ahli bahasa ini tentu untuk menafsirkan isi putusan praperadilan sebelumnya. Nanti lah, ikuti,” tandas Henri saat dikonfirmasi media ini.

Dikerahui, pada jadwal sidang praperadilan 16 Februari 2021, kemarin jaksa tak hadir. Persoalan hukum yang diajukan Ferry Tanaya ke mejah Pengadilan itu tak diindakan Kejaksaan yang dipimpin Rorogo Zega selaku Kepala Kejati setempat.

Bahkan, sebelumnya, terjadi di sidang gugatan perdata yang diajukan Ferry Tanaya sejak 2 Februari 2021 lalu. Sidang perdana yang dilangsungkan 11 Februari 2021 itu, Kejati Maluku selaku tergugat II dalam gugatan perdata itu tak hadir. Begitupun BPN Namlea selaku tergugat II juga tidak hadir.

Hakim yang memandu persidangan praperadilan itu, Andi Adha terlihat geram. Ia menyebut, termohon gingga waktu yang telah ditentukan tidak hadir. Sehingga, sidang ini ditunda hingga, Senin 22 Februari 2021.

“Kita tentukan waktu pukul 09:00 WIT, namun hingga setengah 11 (pukul 10:30 WIT), termohon tidak hadir. Kita berikan tolreansi lagi dan menunda sidang hingga senin depan,” sebut Hakim, sembari menyebut “kalau termohon tidak hadir lagi, maka sidang tetap jalan,” tegas hakim baru di Pengadilan Tipikor Ambon itu, yang langsung menunda persidangan tersebut.

Henri Lusikooy diluar persidangan menyebut, sangat disesalkan termohon tak hadir. Namun, menurut dia, itu kewenangan Hakim untuk menilai dan telah memberikan toleransi lagi untuk memanggil termohon.

Diakuinya, praperadilan yang diajukan pemohon itu berkaitan dengan sah dan tidaknya penetapan tersangka. Sehingga, proses pengujian ini dilalui pemohon melalui jalur praperadilan.

“Jadi soal tersangka saja. Kalau kemarin kan dua, penangkapan dan penahanan serta tersangka. Kali ini, hanya tersangka. Baru pernah terjadi ada dua Sprindik yang diterbitkan. Pertama di tanggal 25 September 2020 pasca putusan praperadilan pertama dan keduanya di ditanggal 27 Januari 2021 bersamaan langsung dengan Penetapan tersangka,” akui Henri singkat, sembari menambahkan, “Ini kan aneh.”

Diketahui Ferry Tanya dalam sidang praperadilan ini, masih tetap didampingi selain Henri Lusikooy, ada nama Herman Koedoeboen dan Firel Sahettapy.

Ferry Tanaya tidak puas dengan langkah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penjualan lahan negara untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Pulau Buru tahun 2015. Ia menyerang lembaga yang dipimpin Rorogo Zega itu habis-habisan.

Lahan menjadi sengketa kepemilikan Ferry Tanaya yang dijual ke PLN untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru. (ist)

Diketahui, sejak 27 Januari 2021 Ferry Tanaya ditetapkan sebagai tersangka, dua hari sebelumnya atau 25 Januari 2021 cukong tanah di Pulau Buru itu menggugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Namlea, dengan memposisikan Kejati Maluku sebagai Tergugat II dan BPN Namlea sebagai tergugat I. Objek sengketa itu berkaitan dengan prodak lahan seluas 4,8 hektar di Pulau Buru yang dikleim Kejati Maluku sebagai tanah Negara.

Ferry mengkleim lahan seluas tersebut adalah miliknya. Keras kepalanya pria berdarah tiang hoa itu akhirnya dijadikan tersangka oleh penyidik berdasarkana lat bukti lainnya. Kerugian yang dilakukan atas penjualan lahan kepada PLN diduga senilai Rp.6,1 miliar.

Status tersangka Ferry ini membutanya geram. Ia pun, selaain menggugat PMH terhadap Kejati Maluku dan BPN, pihaknya juga telah melaporkan kerja penyidik ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Puncaknya, untuk menghapus status tersangkanya itu, Ferry Tanaya kembali menempuh jalur upaya hukum praperadilan di Pengadilan Tipikor Ambon, sejak 9 Februari 2021.

“Besok pagi (Selasa-red) tepat pukul 09:00 WIT sidang praperadilan dimulai. Kami daaftar Praperadilan sejak 9 Februari kemarin,” ungkap pengacara Ferry Tanaya, Henri Lusikooy kepada media ini, Senin 15 Februari 2021.

Ia menjelaskan, upaya praperadilan yang dilakukannya kembali tentu berkaitan dengan status tersangka yang di sangkahkan penyidik kepada Ferry Tanaya. Dimana, ada hal-hal yang menurutnya menjadi senjata bagi mereka untuk menggugurkan status tersangka Ferry, seperti sidang praperdilan sebelumnya yang telah menghapuskan status Ferry Tanaya dari tersangka.

“Jadi, langkah praperadilan ini hampir sama dengan praperadilan sebelumnya. Dimana, dalam pertimbangan putusan praperadilan sebelumnya itu, hakaim dalam amar putusaanya menyatakan penetapan pemohon (Ferry Tanaya) sebagai tersangka menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalah tidak sah demi hukum. Jadi sama saja, ada juga hal lain yang tentu akana menjadi peluruh bagi kami nantinya,” jelas Henri. (HS-20)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Utama