Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Himpun Banyak Ide, Ketua PHRI Apresiasi Pemprov Maluku

Himpun Banyak Ide, Ketua PHRI Apresiasi Pemprov Maluku

AMBON, SPEKTRUM– Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Maluku, Thenny Barlola mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang menginisiasi pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan pariwisata di Maluku.

Hal itu disampaikan Barlola, Selasa (17/2/2021) dalam pertemuan koordinasi pembangunan pariwisata provinsi Maluku oleh Ketua Dekranasda, Widya Murad yang mengundang Perbankan, PT Pelindo, perusahaan asuransi, OJK, Angkasa Pura dan dinas terkait lainnya, di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

“ Saya salut sekali dengan gagasan ini. Mari kita duduk bicara. Kita terhimpun berkumpul lagi untuk berbicara bagaimana mengemas sesuatu dengan baik untuk kita jual,” ucapnya.

Dikatakan, membangun pariwisata adalah membangun ekosistem dimana setiap mata rantainya harus saling menguntungkan sehingga dapat saling membesar bersama-sama yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak. Baik UMKM, jasa transportasi, semua pelaku usaha, industri dan pemerintah daerah.

“Dari sisi PHRI, kami sangat menyambut acara ini. Sangat menyambut dengan gembira karena seperti di rapat pertama, kita mengangkat bahasan bagaimana membangun satu ekosistemnya  dimana didalamnya ada simbiosis mutualisme. Sebuah mata rantai yang saling menguntungkan,” tuturnya.

Baca juga: Genjot Perekonomian, Dispar Maluku Serius Garap Obyek Wisata

Menurut Barlola, selama ini belum ada satu kata bersama dalam membangun pariwisata di Maluku. Masing-masing pihak membatasi diri dengan ego sektoral masing-masing yang menghambat kemajuan pariwisata. Olehnya, adanya pertemuan dan penyampaian gagasan dari Ketua Tim Gubernur Percepatan untuk Pembangunan (TGPP) yang diketuai Hadi Basalamah ini merupakan aksi yang memang sudah ditunggu-tunggu pihak swasta dalam hal ini PHRI sebagai salah satu pemangku kepentingan.

“ Kita belum sepenuhnya ada dalam satu sistem. Belum bicara satu kata. Kita belum terhimpun dengan baik. Gagasan yang dibuat oleh Pak Hadi, bagaimana kalau kita sebelum-sebelumnya nampaknya kita kalau dari swasta, kita pikir, penghalangnya adalah ego sektoral. Ego sektoral itu bikin kita lari masing-masing. Akhirnya kita tidak ada titik temu. Terima kasih, ini kita sudah duduk di satu tempat,” ungkapnya.

Jika Daerah Tujuan Wisata (DTW) ditentukan dari “atas” yang memberi kesan politisasi, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena hasilnya sudah bisa diprediksi, tidak akan berkembang alami dan tidak berdampak positif karena dipaksakan. Padahal sebenarnya yang dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai representasi suara Pemprov Maluku yaitu keberpihakanlah yang diperlukan untuk membangun pariwisata dari inisiatif masyarakat sendiri. Ia menyebutnya satu ekosistem G to G akan berubah menjadi B to B, atau dari Government (dinas ke dinas) menjadi Bisnis ke Bisnis karena kemauan bersama.

“ Pernah ada acara besar di Natsepa, dari Kementerian Pariwisata, saya bertanya, Pak, apa dasar yang dipakai untuk menentukan suatu daerah itu menjadi DTW?. Pertama, beliau jawab itu politis. Saya jawab, kalau politis, saya angkat tangan tapi sebenarnya Bapak tahu adalah keberpihakan pemda. Nah, sekarang sudah ada keberpihakan paling nyata. Makin kuat nyata,” ungkapnya.

Terkait pengembangan akses di lokasi tujuan wisata. Ia mengusulkan adanya Event Organizer (EO) yang mampu nenata kembali seluruh spot-spot agar terekam dengan baik, terbaharui setiap waktu sehingga mempermudah dalam pencarian ketika  siapa saja ingin mengakses spot-spot tersebut dalam mesin pencarian di dunia maya.

“ Mungkin kita butuh EO yang baik untuk menata kembali. Spot-spot yang harus kita pastikan masukkan jadi spot-spot unggulan sehingga ketika seseorang mem-browsing, spot-spot itu bisa terekam dengan baik,” tandasnya. (HS.17).

Pin It on Pinterest