Connect with us

Berita Utama

BPTD Maluku Otaki Amburadulnya Proyek Pelabuhan Moa

Proyek dermaga penyeberangan Moa, Kabupaten MBD sudah tiga tahap menghabiskan puluhan miliar rupian, namun pekerjaannya belum juga tuntas. (Foto-Ane'S)

Proyek Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa, di Kabupaten Maluku Barat Daya, oleh Kementerian Perhubungan, melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Maluku, amburadul. Sudah lebih dari Rp.30 miliar dihabiskan sejak tahun 2018 hingga kini, proyek tersebut tak kunjung tuntas. Diduga sejak awal pelelangan proyek ini sudah diarahkan untuk perusahan tertentu.

AMBON, SPEKTRUM – Proyek Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp.30 miliar. Di tahap pertama tahun 2018 Kementerian Perhubungan melalui BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, mengucurkan anggaran awal Rp.5.365.000.000,00.

Pekerjaan dimenangkan PT Bangun Jaya Raya yang beralamat di Jl. Rijali RT:002/RW:001 – Ambon (Kota) – Maluku. Di Tahap kedua Kementerian Perhubungan melalui BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, kembali mengucurkan dana Rp.17.100.976.400,00 untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Moa. PT. Tri Sama Sakti Contractor yang mengerjakan tahap kedua. Dan di tahap ke III Tahun 2020, Kementerian Perhubungan kembali mengucurkan dana Rp.9.750.000.000,00 untuk dermaga tersebut, dan dimenangkan oleh CV. Fazhar Bangun.

Dugaan rekayasa tender ini dimulai dari lelang tahap I, dimana dari pagu anggaran Rp.5.365.000.000,00, oleh Panitia Lelang di BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, PT Bangun Jaya Raya memenangkan paket ini dengan Harga penawaran Rp.5.315.000.000,00, alias hanya mengurangi Rp.50 juta saja dari nilai paket. Keanehan lain adlah, dari 16 perusahan yang terdaftar hanya PT Bangun Jaya Raja sendiri yang memasukan penawaran harga.

Pekerjaan dermaga penyeberangan Moa -MBD, terlihat terbengkalai. Proyek bakal mangkrak, kalau tidak diselesaikan. Padahal, sudah puluhan miliar uang negara dihabiskan. (Foto-Ane’S)

Kondisi ini berlanjut di lelang pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Moa Tahap II, dimana dari pagu anggaran Rp.17.100.976.400,00, HPS proyek tersebut Rp.14.939.889.060,13 dimana PT. Tri Sama Sakti Contractor yang memenangkan penawaran ini dengan harga penawaran, Rp.14.716.825.000,00, alias hanya mengurangi Rp.223 juta dari nilai paket.

Anehnya dari 23 perusahan yang mendaftar ada empat perusahan yang mengajukan penawaran, dan PT. Tri Sama Sakti Contractor selaku pemenang adalah penawar tertinggi, dengan nilai penawaran Rp.14.716.825.000,00, padahal ada tiga perusahan lain yang nilai penawaran lebih rendah masing-masing PT. Nur Ihsan Minasamulia Rp.13.921.686.860,83 PT Cipta Sarana Jaya Perkasa Rp.13.580.163.815,59 dan PT Abadi Prima Konindo Rp.12.625.736.911,27. Namun, tidak digubris panitia lelang dari BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku.

Sama halnya dengan lelamg Tahap ketiga (III) Tahun 2020 lalu, dari 39 peserta lelang yang terdaftar hanya 2 perusahan yang memasukan penawaran, yakni CV. Fazhar Bangun selaku pemenang dan Canayya Construction. Dimana CV. Fazhar Bangun menawar Rp.9.603.506.241,14 sementara Canayya Construction menawar Rp.8.287.174.833,31, oleh panitia panitia lelang dari BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, CV. Fazhar Bangun kemudian dipilih sebagai pemenang, padahal CV. Fazhar Bangun hanya mengurangi Rp.146 Juta dari nilai pagu anggaran tahap ke III proyek Pembangunan Dermaga Penyeberangan Moa, senilai Rp.9.749.999.798,54.

Proyek pelabuhan penyeberangan Moa-MBD sejak awal tender dilakukan, diduga sistimnya sudah tidak konsisten. Pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku harus bertanggung jawab terhadap proyek tersebut, karena tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan negara.

Sementara itu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Handjar Dwi Antoro, yang coba ditemui Spektrum di kantornya, di Jl. Ot Patimaipauw Talake Ambon untuk mengkonfirmasi dugaan kecurangan lelang hingga amburadulnya pembangunan Dermaga Penyebrangan Moa ini tidak berhasil ditemui. Menurut pegawai piket Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Kabalai PTD XXIII Maluku, Handjar Dwi Antoro tidak berada di tempat.

Komisi III DPRD Maluku menyikapai persoalan tersebut. BPTD XXIII justru telah diapnggil bersama Kadis Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat. Dan juga Kadis Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) perihal persoalan pelabuhan Moa yang terindikasi bermasalah tersebut.

“Ya kalau itu merugikan keuangan Negara, yang pasti itu dorong untuk diproses hukum. Apa susahnya sih,” tegas anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias kepada wartawan, Senin, 15 Februari 2021 di balai DPRD Maluku.

Anos Jermias, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku.

Menurutnya, BPTD XXIII dan pihak Dishub Provinsi Maluku merupakan mitra kerja mereka. Sehingga, persoalan yang sedang terjadi patut kita tanya. Karena teknisnya itu ada di mereka, dan diserap adalah anggaran Negara.

“Jadi, besok (Selasa) itu, kita ada rapat dengan mitra kita yakni, BPTD XXIII, Dishub Maluku dan juga Dishub MBD. Semoga besok semuanya hadir sesuai panggilan kami. Dan kita akan bahas perhal tersebut (pelabuhan penyeberangan Moa-red). Termasuk persoalan KMP Marsela yang bisa dikatakan sudah tenggelam,” tandas Politisi Partai Golkar itu. (TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Utama