Agustus 2, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Pertamina Diduga Main Kotor

Pertamina Diduga Main Kotor

Hingga kini masih terjadi kelangkaan minyak tanah di beberapa kabupaten dan kota di Maluku. Ini terungkap setelah dilakukan koordinasi antara Komisi II DPRD Maluku dengan anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Padahal, temuan BPH Migas, ada ribuan Kilo liter (Kl) BBM khususnya minyak tanah pada tanki milik PT Pertamina.

AMBON, SPRKTRUM – Ribuan Kiloliter minyak tanah (Mitan) tersebut terungkap saat Komisi II DPRD Maluku mengundang BPH Migas untuk dimintai penjelasannya.

“BPH Migas menjelaskan, kuota BBM khususnya Mitan terjadi kelebihan sekitar 7 persen, akibatnya tahun 2022, Maluku terancam dikurangi kuota BBM,” kata anggota Komisi II DPRD Maluku, Azis Hentihu kepada wartawan, Rabu (10/02/2021) di Gedung DPRD Maluku.

Hentihu sesalkan sikap managemen Pertamina yang tidak mau memberikan data kuota BBM saat pembahasan soal kelangkaan Mitan dan kuota BBM dengan Komisi II beberapa waktu lalu.

“Bahkan, Pertamina mengusulkan kepada DPRD Maluku untuk sedini mungkin mengkalkulasi penggunaan BBM melalui Bupati dan Walikota di Maluku dalam konteks pengajuan kouta tambahan yang ideal bagi Maluku,” lanjutnya.

Namun, lanjutnya alangkah kagetnya setelah Komisi II menggundang BPH Migas dan hasilnya Maluku seharusnya tidak defisit kuota BBM.

“Kami terkejut, terjadi kelebihan kuota namun faktanya terjadi kelangkaan Mitan di masyarakat Maluku,” katanya geram.

Azis Hentihu.

Akibat kelebihan kuota maka Maluku terancam akan dikurangi kuota pada tahun ini. “Saat kita anggap terjadi defisit kuota tetapi kemudian BPH Migas menuturkan sesuai data yang disampaikan ternyata Maluku kelebihan kuota, ini tanda tanya,” kata Hentihu.

Hentihu menegaskan, Pertamina tidak menyampaikan fakta atau data kepada Komisi II saat pembahasan, berarti distribusi tidak sesuai kuota.

“Tetapi dengan tidak digunakannya jumlah kuota minyak tanah (Mitan), maka bisa membuat satu tahun ke depan kuota BBM khususnya minyak tanah di Maluku turun. Karena dianggap tidak bisa menggunakan kuota yang ada. Fakta di lapangan, masyarakat kesulitan Mitan,” katanya lagi.

Hentihu mempertanyakan alasan Pertamina menyembunyikan data kelebihan kuota Mitan sebesar 7 persen.

“Kita dapatkan data tersebut bukan dari Pertamina. Ini patut dipertanyakan dan bisa dibilang Pertamina gagal,” katanya tegas.

Hentihu menduga, pendistribusian mitan tidak tepat sasaran. “Sudah saya sampaikan, ada dugaan, Mitan digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan atau minyak subsidi dijual ke industri,” terangnya.

Untuk itu, Komisi II akan mengundang Pertamina bersama Polda Maluku untuk membahas permasalahan ini. Karena yang dibutuhkan adalah pengawasan ketat pendistribusian BBM.

“Dalam waktu dekat kita akan undang PT. Pertamina bersama Polda Maluku. Saya yakin dengan komiten Kapolda, beliau bahkan telah menindaklanjutinya dengan mengumpulkan staf utama untuk ambil langkah,” terangnya.

Pengawasan harus dilakukan merata antara Dinas Indag dan aparat Kepolisian. “Kita semua kecewa. Bisa dibilang Pertamina gagal, karena kuota kita berlebihan, namun terjadi kelangkaan di masyarakat,” katanya. (HS-16)

Pin It on Pinterest