May 19, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Koordinator Bantah Sunat Dana Gempa

Koordinator Bantah Sunat Dana Gempa

AMBON, SPEKTRUM – Koordinator Fasilitator bantuan gempa wilayah Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah, Ali Angga membantah adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan fasilitator terhadap korban gempa.

Bantahan tersebut disampaikan Angga kepada Spektrum melalui sambungan ponselnya, semalam.

Dikatakan, pihaknya memastikan jika pungutan tersebut tidak pernah dilakukan, karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis). “Saya pastikan informasi tersebut tidak benar. Namun, jika ada fasilitator yang mencoba bermain api, maka saya pastikan dia akan kehilangan pekerjaannya,” tandas Angga, Rabu, (3/2/2021) melalui sambungan selulernya.

Angga mengakui, dirinya telah menyampaikan dan menjelaskan serta mengklarifikasi persoalan dengan Kalakas BPBD Provinsi Maluku dan Komisi III DPRD Maluku.

“Telah saya jelaskan kepada Kalakas maupun Komisi III, dan pastinya jika ini benar. Maka pelaku akan dipecat,” katanya tegas.

Pertemuan Tim Falitator dengan warga terkena gempa 2019 lalu. Rapat dilakukan di Kantor Negeri Kamarian, Kabupaten SBB, untuk bernegosiasi pemotongan administrasi mulai dari Rp.500 ribu pada pertemuan 14 Januari 2021. Pertemuan kedua 2 Februari 2021, pemotongan diturunkan menjadi Rp.300 ribu hingga Rp.200 ribu.

Sementara itu, salah satu fasilitator Desa Kairatu, Iskandar Bugis merasa keberatan namanya termasuk dalam daftar nama-nama yang dirilis Spektrum.

“Saya bukan fasilitator Desa Kamarian, namun nama saya ikut dirilis. Saya keberatan karena selama ini saya bersama teman-teman bekerja sesuai aturan,” tandasnya.

Namun, baik Koordinator Fasilitator, Ali Angga maupun Fasilitator, Iskandar Bugis tidak menjelaskan apa maksud penetapan dari pemotongan pada pertemuan awan sebesar Rp.500 ribu. Dan kini pada rapat kedua, Selasa, (2/2/2021) di Kantor Desa Kamarian, dinegosiasi dan ternyataturun.

Dari kesepakatan awal, pemotongan sebesar Rp.500 ribu, dan rapat kedua dinegosiasi pemotongannya Rp.300 ribu bagi rusak berat, Rp.250 ribu bagi rusak sedang, dan pemotongan Rp.200 ribu untuk kerusakan ringan.

Sebelumnya disampaikan, dari informasi yang diperoleh, diakui masyarakat keluarga korban gempa di Negeri Kamarian, Kabupaten SBB tersebut, mencapai Rp.500 ribu. Namun, dalam pertemuan Selasa, 2 Februari 2021, ternyata dinego pemotongan menjadi Rp.300 ribu, bagi bangunan rusak berat. Sedangkan bangunan rusak sedang disepakati Rp.250 ribu, dan untuk rusak ringan senilai Rp.200 ribu.

Surat undangan rapat kedua.

Pertemuan dilakukan Selasa, 2 Februari 2021, bertempat di Kantor Desa Kamarian, dilakukan dengan para Ketua/Wakil Kelompok keluarga korban gempa disampaikan berdasarkan surat Nomor: 140.47/II/2021, tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangi Pj. Kepala Negeri Kamarian, M. Siwalette, S.IP sebagai Ketua KBP I.

“Ternyata, dari pertemuan awal, Kamis, 14 Januari 2021 oleh Fasilitator bersama warga korban gempa disampaikan ada pemotongan Rp.500 ribu dari hak kami. Namun, pada rapat kedua kemarin (Selasa, 2 Februari 2021-red) ternyata terjadi negosiasi harga menjadi Rp.300 ribu untuk rusak berat, untuk rusak sedang Rp.250 ribu dan bagi rusak ringan keluarga korban dipotong Rp.200 ribu. Ini kan aneh juga,” jelas sumber Spektrum, Selasa, (2/2/2021) melalui sambungan elektroniknya.

Sebelumnya, rapat pada Kamis, 14 Januari 2021 lalu, di Dusun Hitaruwey, Negeri Kamarian, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), oleh sejumlah Fasilitator atau Pendamping dengan para keluarga korban gempa tektonik tahun 2019 lalu.

Kepada Fasilitator atau Pendamping diberi tugas dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/72a/SPT/BPBD/X.2020. tugas yang diemban yakni, melaksanakan tugas pendampingan masyarakat dan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), selama proses perbaikan rumah di Kecamatan Kairatu.

Nama-nama Fasilitator mendapat kepercayaan dari BPBD Promal dengan Surat Perintah Tugas.

Waktu pelaksanaan tugas mulai 1 Desember 2020 hingga 1 April 2021. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, TPM, BPBD Kabupaten SBB. Serta menyampaikan laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.

Mereka yang menjadi Fasilitator atau Pendamping yang mendapat tugas tersebut adalah, 1. Siti Sara Samal, S.Sos. 2. Hafis Tuasamu, S.Ip. 3. Jerisetiawan Lumamuly, S.Sos. 4. Muammar Kalfin Siauta, S.Kom. 5. Muhamad Sani Kamal, S.Pd. 6. Mohammad Ulya Putuhena, S.Sos. 7. Idrus A. Hukom, ST. 8. Ismail Tuarita, S.Pi. dan 9. Tias Aspirani Rumasoreng, S.Sos.

Selain itu ada tim Fasilitator atau Pendamping lainnya yakni, 1. Buhari Tuhuteru, SH. 2. Sartika Nurlete, S.Sos. 3. Dian Sarean, S.Pd. 4. Iskandar Bugis, S.Sos. 5. Hasdin Syukur, S.Sos. 6. Safwan Saputra Kaisupy, S.Sos. 7. Fahmi Launuru, ST. 8. Khairul Kaisupy, SH. 9. Abdul Kadir Luhulima, S.Km. dan 10. Yeni Erian Tuarita, S.Pd.

Para Pendamping dengan Surat Perintah Tugas dari BPBD Promal.

Terhadap masalah ini, sebelumnya, dikonfirmasikan ke Kepala BPBD Maluku, Henry Far-Far yang bersangkutan nampak terkejut. Pasalnya, informasi itu tidak pernah diberi untuk dilakukan di lapangan. Bahkan Far-Far mengaku untuk pemotongan tidak pernah dibolehkan.

“Apakah ada nomor orang di Kamarian yang bisa dihubungi guna mengetahui kebenarannya,” kata mantan Kepala Biro Hukum Setda Maluku, kepada Spektrum kemarin di Kantor Gubernur Maluku.

Far-Far malah menyeruhkan, kalau tidak pernah ada pemotongan satu rupiah pun, saat bantuan diberikan kepada masyarakat terkena musibah tersebut. Karena itu hak para korban gempa.

“Tidak ada pemotongan ataupun pungutan,” katanya gusar singkat sambari berharap ada nomor kontak yang bisa dihubungi tim falitator di lapangan. (HS-16)

Pin It on Pinterest