May 19, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Dandenma Kodam XVI Pattimura: Mungkin Masyarakat Salah Tanggap

Dandenma Kodam XVI Pattimura: Mungkin Masyarakat Salah Tanggap

AMBON, SPEKTRUM – Ada kemungkinan masyarakat salah tanggap menyikapi pembangunan dan reklamasi di pantai Air Salobar, Tapal Kuda oleh Kodam XVI Pattimura.

Hal ini dikatakan Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Kodam XVI Pattimura, Kol. Inf. Rudi Hamsyah melalui saluran seluler kepada Spektrum, Rabu (3/2/2021), terkait demo yang dilakukan masyarakat di sekitar lokasi reklamasi, Selasa (2/2/2021).

Para pendemo merasa keberatan jika Kodam terus memperluas area di sekitar pantai untuk kepentingan Kodam karena area tersebut sejak dahulu merupakan area publik yang bebas dimanfaatkan setiap saat oleh warga sekitar maupun warga kota Ambon lainnya untuk tempat rekreasi, refreshing, berenang dan bermain.

Pembangunan dan reklamasi pantai di Tapal Kuda, menurut warga, selain dianggap tidak menghargai , juga warga merasa pihak Kodam telah memonopoli area tersebut yang pada akhirnya membuat warga Kota Ambon kehilangan akses di area itu. Padahal area itu adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini yang membuat warga menolak alih fungsi lahan reklamasi tersebut.

Namun menurut Dandenma, ia melihat sendiri jika tiap Sabtu dan Minggu, cukup ramai anak-anak dan orang dewasa yang bermain di situ. Bahkan pihaknya akan membangun kamar mandi untuk masyarakat di pinggir pantai.

Ruang Terbuka Hijau, sesaat sebelum mengalami alih fungsi dan penambahan area reklamasi pantai. Sumber Foto: Tribun Maluku

“ Sedangkan jualan yang ada di samping saja tidak dilarang karena biar masyarakat bisa berbelanja di sana,” ungkapnya.

Seperti diberitakan koran Spektrum, Selasa (2/2/2021), warga Bentas, Kecamatan Nusaniwe menolak alih fungsi lahan reklamasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku di kawasan Air Salobar, Kota Ambon.

Penolakan tersebut ditandai dengan aksi demo yang dilakukan puluhan pemuda di depan lahan reklamasi atau tepatnya di depan kediaman Pangdam XVI/Pattimura.

Dari spanduk yang terpasang di dinding gudang material, terdapat tulisan ‘Masyarakat Tidak Setuju ada Pembangunan Fisik di lokasi ini karena pantai ini merupakan kawasan Destinasi Wisata Warga’ ‘Stop Membangun di Katong pung Pantai’ bahkan ada juga tulisan ‘Stop Monopoli Katong pung Gunung Tanah’.

Dari beberapa warga yang ditemui Spektrum, mereka keberatan dengan pembangunan fisik di lokasi tersebut lantaran kawasan itu selama ini digunakan warga sekitar untuk rekreasi.

“Dulu kita masih bisa berenang di pantai ini, bahkan ketika pak Donny Moenardo jadi Pangdam XVI Pattimura, Baileo Biru yang dibangun bisa digunakan masyarakat dan tidak dijadikan resto terapung, namun semuanya sirna pasca pak Donny pindah. Saat ini, warga bahkan dilarang mandi di sekitar pantai itu. Ini gambaran monopoli penguasa terhadap area publik,” kata Siti Hajar Jamlean.

Siti bahkan merasa sepertinya kawasan Pantai Air Salobar akan dialihfungsikan oleh TNI AD.

“Saya tidak tahu bangunan apa yang mau dibangun dan saya tidak ingin tahu, yang penting jangan ada pembangunan fisik dalam bentuk apapun disitu,” tegasnya.

Isteri pensiunan TNI AD itu merasa perlakuan ini telah melanggar norma dan aturan.

“Jangan egois. Masyarakat butuh ruang terbuka hijau, dengan alasan apapun pembangunan fisik di lokasi itu tidak dibenarkan,” katanya lantang.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Spektrum, pembangunan fisik di area reklamasi Pantai Air Salobar bukan hanya ditolak warga, tapi juga Lurah dan Camat.

“Lurah dan Camat juga tidak setuju, namun tanpa mempedulikan penolakan tersebut, pembangunan tetap jalan. Ini sangat arogan,” kata sumber Spektrum.

Ketua Umum Forum Masyarakat Maluku (FORMAMA) mengecam pembangunan maupun rencana pembangunan di areal Tapal Kuda, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pasalnya dampak lingkungan berdampak bagi warga setempat.

Ketua FORMAMA, Arnold Thenu, kepada Spektrum, Selasa, (2/2/2021) meminta Gubernur Maluku, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, agar tidak mengeluarkan ijin atas permohonan membangun yang diajukan pihak tertentu.

Selain Pemerintah Provinsi, juga Pemerintah Kota Ambon, Walikota Ambon tidak menerbitkan IMB. Juga diminta tidak mengeluarkan ijin-ijin lainnya.

“Gubernur Maluku maupun Walikota Ambon segera menghentikan pembangunan di wilayah pengeringan Tapal Kuda, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe itu,” jelas Thenu.

Dia mengatakan, awalnya, area pengeringan tersebut diperuntukan guna dijadikan salah satu pusat rekreasi masyarakat di Kota Ambon. Namun faktanya, justru tidak demikian! Sehingga, wajar ketika pembangunan di area tersebut dipersoalkan, karena tidak ada pihak yang berkompeten untuk menjelaskan secara transparan perihal pengalihan fungsi area pengeringan tersebut.

“Sebenarnya ini adalah momen baik bagi Gubernur Maluku atau Walikota Ambon. Tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Maluku atau Walikota Ambon untuk tidak berpihak kepada masyarakat dengan menunjukkan sikap tegas untuk stop pembangunan di Tapal Kuda tersebut,” tandasnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Ir. Lucia Izaak yang dikonfirmasi Spektrum di ruang kerjanya kemarin mengaku bahwa itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Itu kewenangan Dinas Perikanan Provinsi. Pemkot nantinya hanya akan mengeluarkan IMB jika permohonan yang diajukan, disetujui dengan dikeluarkannya ijin,” jelas Lucia Izaak.

Ditanya soal dimungkinkan tidaknya untuk IMB tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon, mengingat areal tersebut merupakan areal ruang terbuka hijau? Kadis menjelaskan bahwa dasar dikeluarkannya IMB, akan berpatokan pada dokumen perijinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Provinsi Maluku.

“Kita hanya melihat pada dokumen perijinannya. Kalau sudah beres, maka Pemkot Ambon akan mengeluarkan IMB,” ujarnya. (Tim)

Pin It on Pinterest