Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Kejati Mulai Diamkan Kasus Ferry Tanaya

Kejati Mulai Diamkan Kasus Ferry Tanaya

Status Ferry Tanaya hingga saat ini masih simpan siur di tangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Pria yang sering disapah rajah tanah di Pulau Buru itu sedang terjerat kasus penjualan lahan Negara ke pihak PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara guna pembangunan proyek PLTG di Namlea, Kabupaten Pulau Buru.

AMBON, SPEKTRUM – Kabarnya Ferry sudah dijerat sebagai tersangk sejak 27 Januari 2021, pasca sebelumnya status yang bersangkutan di gugurkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Rahmaat Selang pada sidang Praperdilan November 2020 lalu.

Jaksa kemudian, berupaya untuk menyeretnya kedalam kasus yanag diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.6,1 miliar tersebut. Namun, status hukumnya mengambangan dan Kejati Maluku terkesan tetutup.

Banyak yang menyebut, upaya bungkam Kejati Maluku ini sebagai bentuk menghindar dari upaya Praperadilan Nantinya. Status Ferry akan diumumkan setelah berkasnya dinyatakan Taha II dan diserahkan langsung ke Pengadilan. Lagi-lagi Kejati diam soal proses hukum kasus tersebut.

Sikap tertutup ini, tak menutup semngat Ferry untuk benar-benar lolos dari jeratan hukum Kejati Maluku. bahkan pria berdarah tiang hoa itu telah mengajukan surat permohonan ditangguhkan proses penuntutana kasus PLTMG Namlea oleh Kejati Maluku, menyusul gugatan Prayudisia di Pengadilan Negeri Namlea oeh Ferry Tanaya.

Gugatan Perlawanan Hukum dengan memposisikan Kejati Maluku sebagai tergugat II dan BPN Namlea sebagai Tergugat I terdaftar dalam register Pengadilan Namlea sejak 22 Januari 2021. Upaya lolosnya Ferry ini mengacu pada Pasal 81 KUHP.

“Kami dapat informasi Klien kami (Ferry Tanaya) telah ditetapkan tersangka sejak 27 Januari 2021 lalu. Nah, kami sudah mengajukan surat permohonan pengagugah penyidikan sejak 25 Januari 2021. Oleh karena itu, Kejati (Penyidik) harus mempertimbangkan itu,” ungkap kuasa hukum Ferry Tanaya, Henri Lusikooy kepada media ini, Senin, 1 Februari 2021.

Ia mangatakan, Pasaln 81 KUHP jelas menyampaikan, setiap kasus pidana yang berkaitan harus dihentikan selama gugatan prayudisia berlangsung.

“Kami belum tau klien kami sudah tersangka ataukah belum. Yang pasti, kami sudah masukan surat tertanggal 25. Kami dapat info 27 januari klien kami tersangka. Ini yang harus dilihat,” sebut Henri.

Rangkaian dari 15 proyek kelistrikan pendukung pembangunan program 35.000 MW, salah satunya berada di Namlea, dengan bertenaga 10 MW dikerjakan PLN Maluku. (ist)

Sementara Kejati Maluku, hingga saat ini masih terus bungkam akan status Ferry Tanaya. sammy Sapulette juru bicara Kejati Maluku mengaku, Ferry Tanaya belum tersangka. “Belum,” satu kata yang sering dipakai Sammy saat ditanya soal status Ferry Tanaya.

Sementara menanggapi gugatan PMH Ferry Tanaya, Sammy mengeaskan, belum mendapat pemberitahuan gugatan tersebut. Namun, pihak Kejati selaku lembaga hukum tentu siap untuk melawan proses gugatan Ferry.

“Sampai saat ini Kami belum menerima pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut namun demikian sekiranya benar ada gugatan maka kami siap menghadapi gugatan tersebut. Apalagi kami mempunyai Jaksa Pengacara Negara yang setiap saat siap menghadapi gugatan,” tegas Samy.

Menyinggung apakah, saat gugatan perdata itu berjalan dapat menangguhkan penyidikan pidana Jaksa atas kasus lahan 6,4 meter persegi yang dijual Ferry Tanaya ke pihak PLN untuk pembangunan proyek PLTMG Namela itu, Samy menanggapinya santai.

Menurut dia akan dikaji lebih dulu. “Jika sekiranya ada permintaan seperti itu akan kami kaji,” singkat Sapulette.

Ferry Tanaya.

Sebelumnya, Ferry Tanaya lewat kuasa hukumnya, Henri Lusikooy mengatakan, terkait objek lahan 6,4 meter persegi terjadi sengketa kepemilikan baik Ferry Tanaya maupun Kejati Maluku selaku tergugat II dalam gugatan PMH tersebut.

Pasalnya, kata dia, objek lahan tersebut dilepaskan Ferry Tanaya ke pihak PLN untuk pembangunan proyek PLTMG Namela itu adalah sah milik Ferry. Namun, tergugat II (Kejati Maluku) mengkleim tanah rersebut adalah milik Negara.

“Tergugat II, dia mengkleim bahwa, tanah yang di lepaskan Ferry kepada PLN adalah tanah Negara sementara ferry mengkleim tanah itu adalah miliknya. Sehingga ada sengketa jepimilikan diatas tanah itu, nah yang bisah memutuskan siapa peniliknya adalah Pengadilan dari sisi keperdataan. Makanya kita gugat PMH. BPN Namlea selaku tergugat I, Kejati Maluku tergugat II,” jelas Hendri kepada media ini, Minggu 24 Januari 2021.

Menurutnya, sengketa kepimilikan ini harus diuji secara keperdataan di Pengadilan. Sehingga, tidak salah arah. Apalagi, lanjut dia, saat ini tergugat II sedang melakukan rangkaian penyidikan terhadap kasus tersebut dengan dalil penjualan tanah Negara oleh Ferry Tanaya.

Sementara tergugat I, lanjut Henri, melaluu Kanwil BPN Maluku telah mengeluarkan peta bidang atas bidang tanah yang dimiliki oleh Ferry Tanaya yang juga diketahui oleh tergugat 1. Akan tetapi tergugat 1 tidak mampu membantah kleim yang dilakukan oleh Kejati Maluku selaku tergugat II.

“PMH ini kita daftar tanggal 22 Januari 2021 dengan register Nomor: 02/Pdt.G/2021/PN.NLA. Oleh karena itu, proses penyidikan pidana yang dilakukan oleh tergugat II menurut pasal 81 KUHAP harus ditangguhkan selama prayudisia berlangsung. Saat ini, kita hanya menunggu panggilan sidang dari pengadilan saja,” ujar Henri.

Sekdar tau, kasus PLTMG Namlea tahun 2015 ini tengah dalam penyidikan Kejati Maluku. Audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP Maluku juga dikantongi dengan nilai kerugian atas kasus tersebut senilai Rp.6 miliar lebih.

Ferry Tanaya digadang orang yang bertanggung jawab atas penjulan lahan negara kepada PLN itu. Ferry sendiri awalnya sudah tersangka, namun kembali bebas melalui praperadilan yang diajukan olehnya saat itu, dan hakim Rahmat Selang membebaskannya.

Jaksa tak tinggal diam. Sehari setelah vonis praperadilan itu, mereka menerbitkan SPRINDIK untuk kembali menyeret Ferry Tanaya.

Kepala Kejati Maluku, Rorogo Zega mengatakan, perbuatan pidana Ferry Tanaya dalam kasus penjualan lahan untuk pembangunan PLTMG di Namlea, itu ada. Hanya saja secara formil atau administrasi penyidikannya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan.

“Tidak bermasalah, karena perbuatannya itu belum diputuskan pengadilan atau belum dipertimbangkan oleh pengadilan. Yang dipertimbangkan pengadilan adalah penyidikannya. Makanya putusannya membatalkan penetapan tersangka, perbuatan pidananya belum di apa-apain,” jelasnya.

Mantan Kepala Kejari Ambon ini mengungkapkan, Ferry Tanaya tidak memiliki rumah dan tanah di Pulau Buru. Hal ini diketahui setelah Kejati Maluku meminta BPN setempat melakukan tracing terhadap aset Tanaya di Buru.

“Kami sudah minta ke BPN untuk melakukan tracing aset terdakwa di Buru, dan tidak tercatat juga atas nama Ferry Tanaya, tidak ada. Dan sudah ada buktinya di kita. Bahwa Ferry Tanaya tidak punya rumah atau pun tanah di Buru itu,” beber Zega.

Zega mengatakan, transaksi jual beli lahan antara pihak UIP Maluku dengan Ferry Tanaya berakibat Abdul Gafur Laitupa yang saat itu menjabat Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Buru turut ditetapkan sebagai tersangka.

Laitupa yang memuluskan transaksi jual beli itu, sehingga PLN membayar Rp.6,3 miliar kepada Ferry Tanaya. “Nih, Gafur tidak mengatakan ini ada nomor peta bidangnya dan bisa dibayar, maka dia yang muluskan pembayaran. Bukti hak tanah Fery Tanaya tidak ada,” ujarnya.

Zega menambahkan, pihaknya akan maraton melakukan penyidikan, agar kasus ini kembali dilimpahkan ke pengadilan. “Jadi, kita maraton dan kita lakukan secepatnya. Ferry Tanaya sudah dijadwalkan untuk diperiksa,” tandasnya. (HS-07)

Pin It on Pinterest