Connect with us

Berita Utama

Pemprov tak Tahu Kuota Rumah Subsidi Bagi MBR

Pembangunan rumah. Sumber Foto: Kompasiana.com

AMBON, SPEKTRUM – Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku ternyata belum mengetahui berapa banyak pemanfaatan kuota atau alokasi program subsidi rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Padahal di tahun 2020 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan bantuan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 109.253 unit senilai Rp.11,23 triliun, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 90.362 unit senilai Rp.118,4 miliar, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 130.184 unit senilai Rp.526,37 miliar dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 1.357 unit senilai Rp.53,86 miliar untuk seluruh Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan di RSUP dr. Leimena akhir pekan lalu mengatakan, rumah subsidi memang ada kuota yang diberi pemerintah pusat tetapi di Maluku sudah beberapa tahun ini belum optimal memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

“ Kendala di investor atau developer. Lahannya,” ungkapnya.

 Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ingin memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi MBR. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR adalah menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR , terdiri dari  alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun

Kasrul menjabarkan rumah subsidi itu untuk yang penghasilannya dibawah Rp.4 juta, termasuk ASN, TNI Polri dan pekerja-pekerja informal yang penghasilan kurang dari Rp.4 juta. Subsidinya ada dua macam, melalui selisih bunga dan subsidi prasarana sarana utilitas (PSU) bagi developer.  Pemerintah pusat langsung bekerjasama dengan bank-bank yang ditunjuk pemerintah dan menitipkan uang subsidi di bank-bank tersebut.

Pembangunan Rumah Subsidi Program Sejuta Rumah Presiden RI yang mangkrak di Desa Tawiri, Ambon

Developer, lanjut Kasrul, membangun rumah di suatu kawasan dengan total luas ahan tidak boleh lebih dari 5 hektar. Pemerintah memberikan PSU dan mempermudah semua ijin-ijin pembangunan rumah seperti Amdal, IMB dan lainnya.  Setelah selesai, pihak developer dapat mengambil uang subsidi pemerintah yang dititipkan di bank-bank tersebut.

“ Harganya tiap tahun berubah. Tidak boleh lebih dari harga yang pemerintah tentukan. Subsidi itu, pemerintah titip uang di bank. Bank-bank yang pemerintah tentukan. Ada kerjasama dengan bank. Para pengembang membangun rumah dan mengambil uang yang tadi itu,” kata dia. (HS.17).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Utama