Juni 24, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

DPRD Duga ada “Mafia” Main BBM

DPRD Duga ada “Mafia” Main BBM

Kelangkaaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah di wilayah Maluku, menuai ragam spekulasi. Anggota DPRD Maluku pun menduga ada mafia yang bisinis alias main minyak tanah secara haram. Ihwal ini sementara ditelusuri polisi.

AMBON, SPEKTRUM – Azis Hentihu Anggota Komisi II DPRD Maluku kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, usai rapat bersama Komisi II dengan Pertamina bersama para distributor, Selasa (19/01/2021), menduga ada main mafia yang bermain minyak.

“Minyak tanah bisa dijadikan sebagai bahan pengencer aspal. Tadi telah saya sampaikan kelangkaan mitan patut diduga by design. Bisa saaja ada mafia minyak yang main, kenapa? kelangkaan mitan tumbuh massif dan bukan hanya satu dua penjual tapi kelangkaan terjadi hamper di semua kabupaten dan kota di Maluku. Saya menganggap ini telah sistematis by design, dan biasa dilakukan oleh mafia yang melakukan komunikasi jajaran atas, by design, modus untuk kepentyingan pribadi,” kata Azis Hentihu.

Azis menegaskan, kejahatan seperti ini harus diidentifikasi. Dia mengusulkan dibentuk Panitia Khusus (pansus) dan sesuai UU Migas dalam rapat pihak Polda Maluku, PT Pertamina serta Dinas Indag mewakili Pemda Maluku dihadirkan.

“Publik hanya tahu, bangsa ini difasilitasi kuota atau volume yang ketika dia datang dengan duit bisa beli sesuai HET. Kita tidak bisa saling menyalahkan tetapi ini harus diselesaikan kalau tidak maka kita bentuk Pansus,” ulangnya.

Menurutnya, kebutuhan dan konsumen mitan cukup banyak melibatkan masyarakat perkotaan hingga pelosok desa apalagi Maluku meruopakan kepulauan. Pihak Pertamina khususnya distribusi yang diundang ini bisa temukan solusi atau disiasati agar tidak terjadi kelangkaan mitan apalagi di tengah pandemic covid-19.

“Ada sejumlah catatan bagi saya yang bisa dilihat sebagai penyebab. Tadi sudah disanpaikan kepada Pertamina dalam rapat tersebut, misalnya, penyebab kelangkaaan mitan bukan hanya di Maluku tapi juga dibanyak tempat,” tambah Azis.

“Penyebabnya antara lain, selisih nilai jual, subsidi dan non subsidi. Hal inilah yang jadi pemantik bagi pengusaha, agen, pangkalan, hingga level paling bawa untuk lakukan spekluasi. Misalnya, minyak subsidi dialihkan atau dijual untuk kepentingan industry. Sebagai contoh, sebulan hingga dua bulan ke depan, dan patut diduga, ada pembangunan banyak jalan baik lapem maupun oleh BPJN selain Pemda Maluku, hotmix misalnya,” kata Azis Hentihu.

Ia menegaskan, saat didesak soal kelangkaan mita, PT Pertamina hanya menjawab simple yakni mereka menyiapkan kuota yang menurut Pertamina ideal untuk Maluku, bahkan bulan Desember 2020 hingga 01 Januari 2021 ada penambahan 5 – 10 persen kuota mitan.

“Pada level kuota tersebut mestinya Pertamina tahu, kasus seperti ini banyak, mestinya Pertamina tahu masalahnya dimana dan jug ada hak dan kewajiban, baik level agen hingga masyarakat, hak dan kewajiban itu melekat,” jelasnya.

Sayangnya, Pertamina tidak menjawab soal adanya komitmen dengan distriburtor dan agen. “Ini patut diduga ada mafia yang main, pihak Polda akan diundang dan akan disampaikan banyak atensi untuk itu dan tidak ada kata tidak,” tegasnya.

Diketahui, rapat kerja Komisi II dengan pihak Pertamina terkait kelangkaan BBM dilaksanakan di ruang paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku , kemarin.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saudah Tehtool beserta jajarannya , Plt Sales Area Manager (SAM) Lucky Hariyanto dan distributor wilayah Pulau Ambon.

Kepada wartawan usai Selesai rapat paripurna mengenai kelangkaan minyak tanah, Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Maluku Saudah Tehtol menjelaskan, selama ini ada penyaluran dari pihak Pertamina kepada distributor sudah baik sesuai dengan mekanisme dan apa yang ditetapkan.

“Kuota sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga, dan dari distributor ke pangkalan juga sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang menjadi kendala,” katanya.

Kendala pertama, kata Tethool, waktu libur yang panjang sehingga pihak Pertamina tidak bisa melakukan penyuplaian ke distributor. Akibatnya, distributor tidak bisa menyalurkan ke pangkalan, lantaran sistim pembayaran yang tidak bisa dilakukan saat libur.

“Kita ketahui kondisi sekarang dengan digital yang ada ilmu mengakibatkan kepanikan. Karena langsung diupload melalui media sosial, membuat semua orang panik. Semua orang terburu- buru membeli dengan kuota yang lebih banyak dari biasanya. Yang biasa kebutuhan keluarga hanya 5 liter, kemudian beli 10 liter, namun kondisi sekarang ini sudah mulai aman,” katanya.

Sebelumnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau pulau Lease Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang mengaku, telah mengutus anak buah ke lapangan untuk melacak atau menelusuri siapa oknum penimbun minyak tanah.

“Sudah kami kerahkan anggota ke lapangan untuk melacak masalah kelangkaan minyak tanah,” kata Kombes Pol. Leo Surya Nugraha Simatupang kepada wartawan di Mapolresta Ambon, Perigi Lima, Kevamatan Nusaniwe Kota Ambon, Rabu (13/01) lalu.

Ia mengakui jika terjadi penimbunan, hal tersebut otomatis bisa memicu terhadap kenaikan harga di pengecer. “Untuk sementara ini sesuai laporan yang kami terima harga minyak tanah masih normal,” ujarnya.

Kapolresta menegaskan, jika penelusuran di lapangan ada temuan oknum melakilan penimbunan, maka ditindak tegas. “Kalau ada temuan tentu oknum kita tindak,” tandasnya.

Soaal kelangkaan minyak tanah di kota Ambon, pihak PT Pertamina Regional Papua Maluku juga sudah meminta aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk mengungkap masalah ini.

Sebab, persediaan dan pasokan minyak tanah di Pertmina lancar. Begitu juga kuota penyaluran (minyak tanah) dari Pertamina ke Agen (pangkalan), tidak ada pengurangan jatah. Sialnya warga di Kota Ambon, justru kini sulit memperoleh minyak tanah. (S-16/S-07)

Pin It on Pinterest