Connect with us

Hukum & Kriminal

Eks Sekda Buka “Kedok” Bupati – Wabup Buru

Mantak Sekda Kabupayen Buru, Ahmad Assagaff

AMBON, SPEKTRUM – Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Ahmad Assagaff, tampak tak mau sendiri mendekam di penjara. Setelah divonis 7 tahun penjara oleh majeis hakim Pengadilan Tipikor Ambon Kamis (14/1/2021), Assagaff lalu membuka kedok Bupati Ramli Umasugi dan Wakil Bupati Buru Amos Besan.

Assagaff menyebut Bupati dan Wabup Buru, turut menerima uang yang berumber dari keuangan daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016-2018. Namun terdakwa tidak menyebut berapa nominal anggaran yang diterima oleh Bupati dan Wabup Buru.

Pantauan Spektrum, sidang secara virtual ini digelar di ruang sidang anak dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon Ahmad Hukayat (ketua), beranggotakan Cristina Tetelepta dan Herry Liliantono. Terdakwa mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan hakim ketua Ahmad Hukayat menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan keuangan daerah Kabupaten Buru tahun 2016-2018, hingga menyebabkan kerugian bagi negara.

Majelis hakim memvonis mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaff, dengan pidana badan selama 7 tahun penjara. Terdakwa juga dihukum membayar denda Rp.200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain hukuman badan, Assagaf juga dihukum membayar uang pengganti Rp.9 miliar lebih, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mengembalikan maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama dua tahun.

“Mengadili, terdakwa Ahmad Assagaf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaiamana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap hakim ketua Hukayat diampingi dua hakim anggota, Cristina Tetelepta dan Herry Liliantono, saat membacakan amar putusan terdakwa.

Tampak dalam ruang sidang selain tiga majelis hakim, hanya ada penasehat hukum terdakwa, Boyke Lesnussa. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum terlihat berada di layar vrtual, termasuk terdakwa (Ahmad Assagaff) yang berada di Rutan Kelas IIA Ambon.

Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa dalam jabatan sebagai Sekda Kabupaten Buru saat itu tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Assagaff diam menyimak amar putusan yang dibacakan majelis hakim.

Giliran majelis hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk menanggapi vonis (majelis hakim), Assaggaff menyatakan pikir-pikir.

Selanjutnya dia mengangkat tangannya ke atas sambil memegang lembaran kertas yang menyampaikan keterlibatan Bupati Buru Ramli Umasugi dan Wakil Bupati Buru Amos Besan, terlibat ikut menikmati dana tersebut.

“Yang mulia atas putusan tersebut saya nyatakan pikir-pikir. Saya berterimakasih. Namun, perlu saya tunjukan di kertas saya ini adalah bukti pengambilan uang Bupati dan Wakil Bupati. Terimakasih, kiranya ini dipertimbangkan nantinya,” pinta Assagaff kepada majelis hakim.

Mendengarkan Atas sikap itu, Hakim tidak banyak berkomentar. Karena ini akhir dari pemeriksaan perkara tersebut, khusus untuk terdakwa Ahmad Assagaff. Majleis hakim kemudian menutp sidang.

Di Luar Persidangan

Pengacara Assagaf, Boyke Lesnussa mengeaskan, apa yang disampaikan klienya itu baru dilihatnya. Namun, ia berharap dapat di lihat oleh Jaksa sebagai bentuk tindak lanjut atas kasus korporasi tersebut.

“Saya baru tau. Memang sudah dibuka dalam peprsidangan. Tapi soal bukti yang ditunjukan tadi (kemarin), saya baru tau. Sehingga, saya berharap kasus ini bisa diproses lanjut oleh Jaksa,” timpal Lesnussa.

Diketahui, dalam perkara ini selain Assagaff juga mantan Bendahara Setda Buru, La Jhoni juga dihukum bersalah. Hanya saja, sebelum putusan pengadilan dibacakan, La Jhoni telah meninggal. Sehingga, perkaranya secara tidak langsung gugur demi hukum.

Assagaff dan Almarhum La Jhoni sebelumnya dituntut 7 tahun penjara oleh JPU Kejati Maluku, Ahmad Atamimi Cs. Selain itu, keduanya dihukum membayar denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Assagaff di hukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 11. 328.487.705, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud.

Jika Assagaff tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3,6 tahun penjara.

Assagaff dan La Joni Ali (alm) didakwa melakukan tipikor penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buru tahun 2016-2018.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Kejaksaan Tinggi Maluku di persidangan sebelumnya menyatakan, terdakwa telah memperkaya diri sendiri.

“Terdakwa mengambil keuntu­ngan dari Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Sewa Sarana Mobilitad, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA. 2016, 2017 dan 2018 serta Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 11.328. 487.705. Terdakwa menggunakan tiga modus untuk melakukan ko­rupsi,” kata Ahmad Attamimi.

Pertama, belanja dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Kedua, belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan. BPO direalisasikan lebih tinggi dari anggaran yang tersedia.

Dua terdakwa memerintahkan pegawai untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak pernah dilakukan. Lalu, dana yang berasal dari belanja yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan dari kegiatan yang tidak dilaksanakan itu, diserahkan ke Ahmad. Dananya diberikan secara tunai, melalui transfer bank, atau bahkan melalui orang-orang yang ditunjuk.

Dalam dakwaan tersebut juga menyebut, semua tindakan itu berdasarkan perintah Ahmad Assagaff. Ia memerintahkan Mansur Mamu­latu selaku Plt. Asisten III Setda menyediakan kelengkapan bukti pertanggungjawaban Belanja Sarana Mobilitas berupa Salinan STNK dan SIM untuk kemudian diserahkan kepada staf Setda.

Terdakwa juga memerintahkan saksi Syahril Kalang, Salma Assagaf, Rahma Sanaky, Ayu Pricillia selaku staf Setda Kabupaten Buru TA. 2016, 2017 dan 2018 untuk membuat bukti pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Lalu, Safrudin selaku PPK-SKPD Setda TA. 2016, 2017 dan 2018 (Ja­nuari 2016 s.d Juni 2018) tidak menguji kebenaran bukti pertanggung jawabar dan mengetahui bahwa ke­giatan tersebut tidak dilaksanakan.

Selanjutnya, La Joni memerintahkan saksi Syahril untuk membuat kwitansi pertanggung jawaban yang tidak sesuai derigan realisasi pengeluaran sebenarnya dengan cara menuliskan isi, tanggal, dan nilai kuitansi berdasarkan memo yang ditulis tangan.

Para staf Setda tersebut lalu membuat nota pembelian/sewa untuk distempel dan ditandatangani oleh para penyedia barang/jasa. Selain itu, dia juga memerintahkan staf untuk menandatangani kwitansi untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut.

Terdakwa juga memerintahkan untuk menuliskan nama dan nilai belanja pada lembar kwitansi internal, dan kwitansi penyedia barang/jasa sesuai dengan memo yang dituliskan. (S-07)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal