Agustus 2, 2021

Spektrum

Bersama Membangun Negeri

Proyek Rutan Ambon Bermasalah

Proyek Rutan Ambon Bermasalah

-Proyek Belum Tuntas, Diduga Dana Sudah Cair 100 Persen

Proyek konstruksi pembangunan/rehablitasi gedung dan bangunan Rumah Tahanan atau Rutan Kelas IIA Ambon di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku bermasalah.

AMBON, SPEKTRUM – Anggaran proyeknya ini Rp. 2.952.522.000,-. Pekerjaannya hingga Desember 2020 lalu belum kelar. Kabarnya baru terealisasi 45 persen. Meski begitu, anggaran proyek ini diduga telah cair atau realisasi 100 persen. Pelaksana proyek (kontraktor) adalah Roberth Khoe.

Indikasi proyek ini lebih awal telah bermasalah, sehingga dalam pekerjaan 100 persen terkesan pihak Kemenkum Ham Maluku cuek. Sumber Spektrum menyebut proyek tersebut sudah dicairkan 100 persen, sementara pekerjaanya belum tuntas.

“Proyek pembangunan Rutan Ambon Proyek pekerjaan konstruksi pembangunan rehabilitasi gedung dan bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Ambon milik kemenkum dan HAM hingga akhir Desember 2020 baru terealisasi 45 persen. Belum kelar. Diduga anggarannya sudah cair 100 persen. Nilai pagu yang ditetapkan untuk proyek ini Rp 2.952.522.000, dan nilai HPS Rp 2.950.322.000,” kata sumber tersebut di Ambon kemarin.

Ia mengaku, dalam pelaksanaan proyek ini adalah PT Adi Karya Perkasa yang beralamat di Jalan BTN Bukit Permai, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru milik Roberth Khoe.

Sumber ini menduga saat proses tender, Kakanwil Kemenkum Ham Andi Nurka, mengintervensi pelelangan hingga proyek Rp. 2 miliar lebih itu dimenangkan Roberth Khoe.

“Perusahaan ini menawarkan harga senilai Rp 2. 654.495.418, harga terkoreksi Rp 2.654.495.418 Dengan hasil negoisasi Rp. 2.654.495. 418. Jadi diduga, ada intervensi sejak awal. Proyeknya belum kelar hingga saat ini. Karena dari awal sudah ada masalah,” kata sumber itu.

Terkait masalah ini praktisi hukum Henri Lusikooy menilai, tindakan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah suatu pelanggaran hukum yang patut diusut oleh apartat penegak hukum di daerah ini.

Menurutnya, dalam pengelolaan angagran negara, tentu harus dilakukan sesuai dengan peruntukan dan pertanggung jawababnya. Apalagi, kaitan dengan pekerjaan fisik yang menentukan nilai anggaran itu harus dicairkan 100 persen.

“Kalau seperti itu berarti, ada suatu tindakan menyalahi wewenang yang tentu hubungannya dengan korupsi. Bagaimana tidak, ada proyek tapi belum selesai. Ini proyek negara dan anggarannya uang negara yang harus terelalisasi sesuai waktu yang ditentukan dalam proses tender. sehingga, perlu dilihat dari sisi hukum,” kata Henry.

Ia berharap, dugaan ini menjadi awal bagi penegak hukum dalam melaksanakan supermasi hukum di tahun 2021.

“Apapaun laporan ataupun temuan wajib dilihat penegak hukum. Karena ini kaitan dengan anggaran negara. Kalau jelas terbukti ada indikasi sebagaimana disebut silahkan diusut hingga tuntas,” timpal Henry.

Soal dugaan proyek ini diintervensi dan diarahkan, hal itu dibantah oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku, Andy Nurka, Saat dikonfirmasi Spektrum Selasa 22 Desember 2020 lalu, Andi Nurka menepis informasi tersebut.

Ia mengatakan tidak mengarahkan atau mengintervensi proyek rehabilitasi Rutan Kelas IIA Ambon itu untuk kontraktor Robert Khoe.
Ia menjelaskan, dirinya tidak turut campur tangan menentukan pemenang tender. “Itu ada Pokja bekerja. Yang mengatakan arahan saya siapa ?” katanya.

Nurka juga membantah Pokja yang tidak sejalan dengannya dicopot. “Informasi perlu di cek kebenarannya. Sebab Pokja di SK kan pusat dan setahu saya, perpaduan orang pusat dan orang daerah yang masuk Pokja. Jadi, silakan konfirmasi ke Pokja dan tidak pernah menutupi hal tersebut,” ujar Nurka. (S-07/S-16)

Pin It on Pinterest