Connect with us

Politik

Komisi I DPRD Ambon Soroti Pendistribusian Bansos

Ilustrasi Gedung DPRD Kota Ambon

AMBON, SPEKTRUM – Komisi I DPRD Kota Ambon menyoroti pendistribusian bantuan sosial atau Bansos terhadap warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Ambon, Maluku.

Program pemerintah tersebut khususnya di Kota Ambon akan dievaluasi kembali oleh parlemen DPRD Kota Ambon. Tujuannya bansos itu dibagi merata dan tepat sasaran.

“Kita (Komisi I) akan evaluasi kembali, apakah penyaluran Bansos mulai BLT maupun Sembako sudah merata atau belum? Apakah semua warga yang berhak sudah menerima sesuai dengan ketentuan penyaluran atau belum? ini yang akan kita evaluasi nantinya,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, kepada wartawan di Gedung DPRD, Belakang Soya, Ambon, Senin, (4/01/2020).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, masyarakat yang tergolong sebagai penerima BLT maupun Sembako, mendapatkan bantuan dengan nilai yang sama, yakni sebesar Rp.1.800.000 per Kepala Keluarga, yaitu, Sembako yang diterima dari Kelurahan, selama 9 kali/bulan, namun dalam bentuk barang/Sembako yang nominalnya sebesar Rp. 200.000. Sedangkan BLT yang diterima dari Desa/Negeri, sebesar Rp. 600.000 per tiga bulan/kali.

“Jadi BLT dan Sembako itu nilainya sama, Rp. 1.800.000. Hanya saja yang dikeluarahan dalam betuk Sembako, dan dj Desa/Negeri dalam batuk tunai. Jadi kalau yang sudah dapat di Kelurahan, tidak nksa dapat yang di Desa/Negeri lagi,”jelasnya.

Untuk itu, bagi warga masyarakat terdampak covid-19 yang belum menerima Bansos dan lainnya, agar melapor ke posko pengaduan, baik di Komisi I DPRD Kota Ambon, maupun posko pengaduan Pemkot Ambon.

“Nanti kita rapat dulu dengan Dinsos dan DP3AMD untuk mengetahui progres dan capaian pendistribusian Bansos ini. Karena dari laporan, sampai November 2020 kemarin, sudah 90 persen pendistribusiannya,”terangnya.

Sementara Bansos lanjutan 2021 ini, pencairan akan dilakukan sesuai ketentuan . Untuk itu, sistem pengawasan DPRD akan teyap dijalankan, karena menyangkut anggaran dan regulasi.

“Jadi kita harus mengawasi anggaran dan regulasi. Nanti kita bajas dalam rapat bersama Dinas Sosial dan DP3AMD Kota Ambon. Sekaligus menyangkut evaluasi pendistribusian tadi,”tuturnya (S-01)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik